Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan H Gusti Rudiansyah mengharapkan, pembangunan infrastruktur di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota berjalan lancar dan meningkat pada tahun 2017.
Harapan Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) itu sesudah mendengar laporan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) provinsi setempat di Banjarmasin, Jumat sore.
Bahkan politisi Partai Golkar yang belum sepekan menjadi Ketua Komisi III DPRD Kalsel itu bersyukur, dari informasi Plt Kepala DPUPR tersebut, karena untuk pembangunan infrastruktur di provinsinya tidak terkena pemotongan.
"Kita apresiasi atas perhatian pemerintah, karena anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang cukup penting bagi kemajuan pembangunan Kalsel tidak kena pemotongan anggaran," lanjut wakil rakyat bergelar sarjana muda hukum itu menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya banyak infrastruktur seperti bidang kebinamargaan serta pengairan, dan lainnya di Kalsel yang membutuhan perhatian, baik berupa perbaikan/pemeliharaan maupun peningkatan, demikian Rudiansyah.
Sebelumnya Plt Kepala DPUPR Kalsel Ir H Nurul Fajar Desira CES
menyatakan, pihaknya tidak terlalu khawatir dengan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp600 miliar lebih terhadap provinsinya pada tahun 2017.
Ia menyatakan itu menanggapi pertanyaan anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam rapat kerja (Raker) bersama komisi tersebut di Banjarmasin, Jumat sore.
Pasalnya, lanjut Fajar yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel itu, pemotongan anggaran tersebut hanya untuk keperluan barang dan jasa, serta seperti perjalanan dinas, beli alat tulis kantor (atk) dan konsumsi rapat-rapat.
Sedangkan untuk belanja modal atau pembangunan fisik tidak tersentuh Peraturan Menteri (Permen) pemotongan anggaran, jadi buat pembangunan infrastruktur aman," tutur mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin tersebut
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel tersebut evaluasi kegiatan/ program kerja tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi itu.
Secara umum atau sebagian besar kegiatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel 2016 (sebelum berubah menjadi DPUPR) rata-rata mencapai 90 persen lebih, bahkan ada yang mendekati 100 persen, baik realisasi fisik maupun keuangan.
Kecuali itu, ada dua proyek dari anggaran tahun 2016 yang tergolong gagal, yaitu pembangunan jaringan irigasi Bendungan Kinarum Kabupaten Tabalong yang terpaksa diputuskan kontraknya, karena realisasinya cuma sekitar 30 persen.
"Selain itu, rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan Kalsel "gagal lelang" karena ada sanggahan dari peserta lelang yang lain terhadap pemenang lelang," tutur mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin tersebut.
Kegagalan lelang dan pemutusan kontrak tersebut, mendapat sorotan anggota Komisi III DPRD Kalsel Misri Syarkawie dan mempertanyakan permasalahannya.
"Apakah kontraktor jaringan irigasi Bendungan Kinarum itu tidak kualifaid atau karena disubkontraktorkan, sehingga hasil pekerjaan hanya sekitar 30 persen," ujar politisi Partai Golkar yang pernah menjadi anggota DPRD Kalsel periode 2004 - 2009 tersebut.
"Sebab berdasarkan pengalaman, kegagalan pekerjaan karena disubkontraktorkan," lanjut alumnus Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tersebut.
Sebagai contoh pernah ada proyek pengairan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalsel dengan alokasi dana Rp800 juta disubkontraktorkan dengan nilai Rp600 jua, kemudian disubkontraktorkan lagi dengan nilai Rp400 juta, demikian Misri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Harapan Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) itu sesudah mendengar laporan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) provinsi setempat di Banjarmasin, Jumat sore.
Bahkan politisi Partai Golkar yang belum sepekan menjadi Ketua Komisi III DPRD Kalsel itu bersyukur, dari informasi Plt Kepala DPUPR tersebut, karena untuk pembangunan infrastruktur di provinsinya tidak terkena pemotongan.
"Kita apresiasi atas perhatian pemerintah, karena anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang cukup penting bagi kemajuan pembangunan Kalsel tidak kena pemotongan anggaran," lanjut wakil rakyat bergelar sarjana muda hukum itu menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya banyak infrastruktur seperti bidang kebinamargaan serta pengairan, dan lainnya di Kalsel yang membutuhan perhatian, baik berupa perbaikan/pemeliharaan maupun peningkatan, demikian Rudiansyah.
Sebelumnya Plt Kepala DPUPR Kalsel Ir H Nurul Fajar Desira CES
menyatakan, pihaknya tidak terlalu khawatir dengan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp600 miliar lebih terhadap provinsinya pada tahun 2017.
Ia menyatakan itu menanggapi pertanyaan anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam rapat kerja (Raker) bersama komisi tersebut di Banjarmasin, Jumat sore.
Pasalnya, lanjut Fajar yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel itu, pemotongan anggaran tersebut hanya untuk keperluan barang dan jasa, serta seperti perjalanan dinas, beli alat tulis kantor (atk) dan konsumsi rapat-rapat.
Sedangkan untuk belanja modal atau pembangunan fisik tidak tersentuh Peraturan Menteri (Permen) pemotongan anggaran, jadi buat pembangunan infrastruktur aman," tutur mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin tersebut
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel tersebut evaluasi kegiatan/ program kerja tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi itu.
Secara umum atau sebagian besar kegiatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel 2016 (sebelum berubah menjadi DPUPR) rata-rata mencapai 90 persen lebih, bahkan ada yang mendekati 100 persen, baik realisasi fisik maupun keuangan.
Kecuali itu, ada dua proyek dari anggaran tahun 2016 yang tergolong gagal, yaitu pembangunan jaringan irigasi Bendungan Kinarum Kabupaten Tabalong yang terpaksa diputuskan kontraknya, karena realisasinya cuma sekitar 30 persen.
"Selain itu, rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan Kalsel "gagal lelang" karena ada sanggahan dari peserta lelang yang lain terhadap pemenang lelang," tutur mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin tersebut.
Kegagalan lelang dan pemutusan kontrak tersebut, mendapat sorotan anggota Komisi III DPRD Kalsel Misri Syarkawie dan mempertanyakan permasalahannya.
"Apakah kontraktor jaringan irigasi Bendungan Kinarum itu tidak kualifaid atau karena disubkontraktorkan, sehingga hasil pekerjaan hanya sekitar 30 persen," ujar politisi Partai Golkar yang pernah menjadi anggota DPRD Kalsel periode 2004 - 2009 tersebut.
"Sebab berdasarkan pengalaman, kegagalan pekerjaan karena disubkontraktorkan," lanjut alumnus Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin tersebut.
Sebagai contoh pernah ada proyek pengairan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalsel dengan alokasi dana Rp800 juta disubkontraktorkan dengan nilai Rp600 jua, kemudian disubkontraktorkan lagi dengan nilai Rp400 juta, demikian Misri.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017