Sekretaris Daerah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Zulkipli Yadi Noor mengajak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk bersama mendorong kinerja Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Batola.
“Mohon dipahami substansinya. Bukan sekedar angka, tapi kita memahami SPBE ini harus dilaksanakan," ujar Zulkipli Yadi Noor, dslam siaran pers disampaikan, Selasa.
Baca juga: Penjabat Bupati Batola pamit undur diri
Menurut dia, SPBE salah satu mendorong meningkatkan kinerja pemerintah, agar efisien, transparansi dan kreatifitas.
Dia menambahkan, pada hari reformasi tahun depan menjadi pertimbangan untuk penilaian atau pemberian besarnya tambahan penghadilan pegawai (TPP).
Lebih lanjut dia mengemukakan, salah satu unsur dinilai di reformasi birokrasi adalah, pelaksanaan SPBE bisa dijalankan oleh daerah.
"Indikatornya dibuat oleh pemerintah pusat. Indikator ini supaya mengukur sejauh mana komitmen terhadap SPBE terlihat,” terangnya, saat memimpin rapat capaian input dokumen evaluasi mandiri SPBE.
Lebih lanjut dia mengemukakan, nilai reformasi Pemkab Batola saat ini sudah B atau di angka 68, namun bobotnya tahun depan sudah 30 persen.
“Hari ini kita sudah mengevaluasi hasil mandiri. Seperti apa hasilnya dan dari pengalaman sebelumnya diperbaiki, jadi tidak hanya penilaian SPBE dan lain-lain," terangnya.
Kemudian, papar dia, kalau penilaian mandiri dibandingkan penilaian dari pemerintah atau tim, sambung dia, pasti akan turun.
"Nilai itu cukup, begitu juga nilai mandiri dari tahun lalu 25,9 kini sudah 35,6 itu berarti sangat baik.” tambahnya.
Dia berharap, Kabupaten Batola mendapatkan predikat mandiri asalkan asissment benar-benar ketat dilaksanakan.
Baca juga: Kadinkes Batola: Sekitar 44.436 anak diberi vaksin Polio
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
“Mohon dipahami substansinya. Bukan sekedar angka, tapi kita memahami SPBE ini harus dilaksanakan," ujar Zulkipli Yadi Noor, dslam siaran pers disampaikan, Selasa.
Baca juga: Penjabat Bupati Batola pamit undur diri
Menurut dia, SPBE salah satu mendorong meningkatkan kinerja pemerintah, agar efisien, transparansi dan kreatifitas.
Dia menambahkan, pada hari reformasi tahun depan menjadi pertimbangan untuk penilaian atau pemberian besarnya tambahan penghadilan pegawai (TPP).
Lebih lanjut dia mengemukakan, salah satu unsur dinilai di reformasi birokrasi adalah, pelaksanaan SPBE bisa dijalankan oleh daerah.
"Indikatornya dibuat oleh pemerintah pusat. Indikator ini supaya mengukur sejauh mana komitmen terhadap SPBE terlihat,” terangnya, saat memimpin rapat capaian input dokumen evaluasi mandiri SPBE.
Lebih lanjut dia mengemukakan, nilai reformasi Pemkab Batola saat ini sudah B atau di angka 68, namun bobotnya tahun depan sudah 30 persen.
“Hari ini kita sudah mengevaluasi hasil mandiri. Seperti apa hasilnya dan dari pengalaman sebelumnya diperbaiki, jadi tidak hanya penilaian SPBE dan lain-lain," terangnya.
Kemudian, papar dia, kalau penilaian mandiri dibandingkan penilaian dari pemerintah atau tim, sambung dia, pasti akan turun.
"Nilai itu cukup, begitu juga nilai mandiri dari tahun lalu 25,9 kini sudah 35,6 itu berarti sangat baik.” tambahnya.
Dia berharap, Kabupaten Batola mendapatkan predikat mandiri asalkan asissment benar-benar ketat dilaksanakan.
Baca juga: Kadinkes Batola: Sekitar 44.436 anak diberi vaksin Polio
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024