Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, H. Zairullah Azhar meminta kepada tim Survei Kesehatan Indonesia (SKI) untuk merevisi data stunting di kabupaten yang berjuluk "Bumi Bersujud".
"SKI merilis, di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 6.700 dari 27 ribu anak atau sekitar 25 persen terdampak stuting, sedangkan pada kenyataannya hanya ada 865 anak atau 3,1 persen yang terdampak stunting," kata Zairullah di Batulicin Selasa.
Zairullah mengatakan, data yang disampaikan oleh SKI dinilai kurang tepat dan yang di khawatirkan data itu dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu, Zairullah meminta pihak SKI agar segera melakukan revisi terhadap data yang sudah sampaikan ke publik.
Zairullah menerangkan, data yang dikumpulkan oleh SKI menggunakan sistem sampling, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggunakan metode real atau langsung ke lapangan berkoordinasi dengan kepala desa, kader posyandu, PKK, lintas sektor, tenaga KB dan lainnya.
"Kita juga menggunakan sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) yang ditangani oleh tenaga-tenaga khusus untuk memverifikasi kasus stunting secara berkelanjutan," terang Zairullah.
Zaiullah memastikan angka stunting tahun 2023 yang dirilis oleh SKI mencapai 6.700 atau 25 persen dari jumlah balita di Tanah Bumbu itu tidak benar yang benar adalah 865 anak .
Zairulah melanjutkan, kasus stunting di Tanah Bumbu sebelumnya berada pada posisi kedua se-Kalimantan Selatan dan kini berada di posisi ketujuh.
Banyak upaya-upaya yang sudah di lakukan oleh pemerintah Tanah Bumbu untuk menekan angka stunting dengan melibatkan beberapa pihak seperti kader posyandu dan dinas terkait.
Bupati merasa keberatan atas data yang disampaikan oleh SKI, pihaknya meminta gar segera melakukan revisi ulang atas data tersebut.
"Mari kita duduk Bersama, persoalan data ini bukan hanya data saja. Tapi ini berkaitan dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Prestise dan emosional masyarakat. Karena banyak yang bekerja dengan sungguh-sungguh penanganan stunting ini, baik itu Dinas DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kader Posyandu, PKK, Camat, Kades, RT dan lainnya," tegas Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"SKI merilis, di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 6.700 dari 27 ribu anak atau sekitar 25 persen terdampak stuting, sedangkan pada kenyataannya hanya ada 865 anak atau 3,1 persen yang terdampak stunting," kata Zairullah di Batulicin Selasa.
Zairullah mengatakan, data yang disampaikan oleh SKI dinilai kurang tepat dan yang di khawatirkan data itu dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu, Zairullah meminta pihak SKI agar segera melakukan revisi terhadap data yang sudah sampaikan ke publik.
Zairullah menerangkan, data yang dikumpulkan oleh SKI menggunakan sistem sampling, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggunakan metode real atau langsung ke lapangan berkoordinasi dengan kepala desa, kader posyandu, PKK, lintas sektor, tenaga KB dan lainnya.
"Kita juga menggunakan sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) yang ditangani oleh tenaga-tenaga khusus untuk memverifikasi kasus stunting secara berkelanjutan," terang Zairullah.
Zaiullah memastikan angka stunting tahun 2023 yang dirilis oleh SKI mencapai 6.700 atau 25 persen dari jumlah balita di Tanah Bumbu itu tidak benar yang benar adalah 865 anak .
Zairulah melanjutkan, kasus stunting di Tanah Bumbu sebelumnya berada pada posisi kedua se-Kalimantan Selatan dan kini berada di posisi ketujuh.
Banyak upaya-upaya yang sudah di lakukan oleh pemerintah Tanah Bumbu untuk menekan angka stunting dengan melibatkan beberapa pihak seperti kader posyandu dan dinas terkait.
Bupati merasa keberatan atas data yang disampaikan oleh SKI, pihaknya meminta gar segera melakukan revisi ulang atas data tersebut.
"Mari kita duduk Bersama, persoalan data ini bukan hanya data saja. Tapi ini berkaitan dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Prestise dan emosional masyarakat. Karena banyak yang bekerja dengan sungguh-sungguh penanganan stunting ini, baik itu Dinas DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kader Posyandu, PKK, Camat, Kades, RT dan lainnya," tegas Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024