Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama DPRD setempat akan mengonsultasikan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov setempat H Abdul Haris Makkie mengemukakan itu menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat ketika berada di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel).
Kedatangan orang nomor satu di birokrasi jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut ke Rumah Banjar untuk membicarakan masalah APBD Kalsel 2017 yang sudah mendapat koreksi atau evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pasalnya APBD Kalsel 2017 yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat pada 30 November lalu, untuk pendapatan terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pengurangan atau pemotongan mencapai puluhan miliar rupiah.
Sementara APBD Kalsel 2017 yang sudah disahkan atau mendapat persetujuan anggota DPRD provinsi setempat terdiri pendapatan daerah Rp6.004.540.105.000,00 dan belanja daerah Rp6.038.040.105.000,00, mengalami selisih kurang atau defisit Rp33,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.
"Oleh karena ada pengurangan atau pemotong DAU tersebut kita perlu mengonsultasikan kembali APBD Kalsel 2017 itu dengan Kemendagri," ujar Haris didampingi Kepala Biro Keuangan Setdaprov setempat, H Syeh Jehan.
Menurut mantan Karo Humas Setdaprov Kalsel itu, kesempatan untuk mengonsultasikan kembali APBD 2017 masih terbuka, sebagaimana peraturan perundang-undangan.
"Kalau konsultasi tersebut tidak berhasil, maka kita terpaksa menghemat atau menyesuaikan dengan menghitung kembali anggaran belanja daerah pada 2017 dan tetap berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kalsel," demikian Haris Makkie.
Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin menyatakan, pihaknya bersama Pemprov setempat akan terus berjuan - berupaya agar DAU mengalami pengurangan tersebut tidak jadi berkurang.
"Karenanya pula, kami bersama Pemprov sesegera mungkin atau pada kesempatan pertama akan mengonsultasikan kembali APBD 2017 tersebut dengan Kemendagri," tutur anggota DPRD Kalsel empat periode dari Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov setempat H Abdul Haris Makkie mengemukakan itu menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat ketika berada di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel).
Kedatangan orang nomor satu di birokrasi jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut ke Rumah Banjar untuk membicarakan masalah APBD Kalsel 2017 yang sudah mendapat koreksi atau evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pasalnya APBD Kalsel 2017 yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat pada 30 November lalu, untuk pendapatan terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pengurangan atau pemotongan mencapai puluhan miliar rupiah.
Sementara APBD Kalsel 2017 yang sudah disahkan atau mendapat persetujuan anggota DPRD provinsi setempat terdiri pendapatan daerah Rp6.004.540.105.000,00 dan belanja daerah Rp6.038.040.105.000,00, mengalami selisih kurang atau defisit Rp33,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.
"Oleh karena ada pengurangan atau pemotong DAU tersebut kita perlu mengonsultasikan kembali APBD Kalsel 2017 itu dengan Kemendagri," ujar Haris didampingi Kepala Biro Keuangan Setdaprov setempat, H Syeh Jehan.
Menurut mantan Karo Humas Setdaprov Kalsel itu, kesempatan untuk mengonsultasikan kembali APBD 2017 masih terbuka, sebagaimana peraturan perundang-undangan.
"Kalau konsultasi tersebut tidak berhasil, maka kita terpaksa menghemat atau menyesuaikan dengan menghitung kembali anggaran belanja daerah pada 2017 dan tetap berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kalsel," demikian Haris Makkie.
Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin menyatakan, pihaknya bersama Pemprov setempat akan terus berjuan - berupaya agar DAU mengalami pengurangan tersebut tidak jadi berkurang.
"Karenanya pula, kami bersama Pemprov sesegera mungkin atau pada kesempatan pertama akan mengonsultasikan kembali APBD 2017 tersebut dengan Kemendagri," tutur anggota DPRD Kalsel empat periode dari Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016