Martapura, (Antaranews Kalsel) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mendorong setiap desa membentuk Badan Usaha Milik Desa sehingga masyarakat desa lebih mandiri dan semakin sejahtera.
"Kami dorong desa membentuk Bumdes sehingga memiliki usaha penopang pembangunan desa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDT Anwar Sanusi di Martapura, Kamis.
Ia mengatakan hal tersebut didepan 117 pembakal atau kepala desa yang dilantik Bupati Banjar Khalilurrahman masa bakti enam tahun sejak tahun 2016 hingga 2022.
Menurut Anwar, pembentukan bumdes sangat membantu masyarakat desa karena usaha yang dijalankan bisa memberikan manfaat dan hasilnya dapat dinikmati bersama-sama.
"Usaha yang dijalankan Bumdes harus memanfaatkan potensi desa sehingga masyarakat bisa bersama-sama dalam mengelolanya sekaligus bisa menikmati hasil usaha," ungkapnya.
Disebutkan, setiap desa di Indonesia memiliki keragaman dan produk-produk lokal yang bisa dikembangkan sehingga bisa lebih menarik minat orang luar untuk mendatangi desa.
"Masyarakat bisa menggunakan insentif dana desa dengan mencari satu produk unggulan yang menjadi ciri khas desa baik fisik maupun non fisik yang bisa dikembangkan," ucapnya.
Kegiatan lain yang bisa dilaksanakan demi pembangunan desa adalah bangun fasilitas pendukung pertanian seperti embung yang menjadi sumber air saat musim kemarau.
Dijelaskan, pembangunan embung di suatu kawasan bisa meningkatkan hasil pertanian berupa target tanam yang sebelumnya hanya bisa 1,4 kali dalam satu tahun menjadi 2 hingga 3 kali.
"Pembangunan infrastruktur sosial juga harus disiapkan seperti lapangan olahraga yang menjadi titik berkumpul sehingga masyarakat desa terutama generasi muda betah tinggal di desa.
"Saat ini, merupakan momentum bagi desa untuk bangkit dan membangun melalui perpaduan potensi yang dimiliki sehingga bisa lebih maju dan masyarakat menikmati pembangunan," katanya.
Sementara itu, anggaran dana desa yang diterima setiap desa meningkat dari tahun 2015 yang dibantu Rp700 juta hingga Rp800 juta dan pada 2018 setiap desa menerima Rp1,5 miliar.
"Dana desa untuk setiap desa akan semakin besar dan menuntut aparatur menyusun kegiatan dan melaksanakan sehingga hasilnya bisa dinikmati seluruh masyarakat desa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kami dorong desa membentuk Bumdes sehingga memiliki usaha penopang pembangunan desa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDT Anwar Sanusi di Martapura, Kamis.
Ia mengatakan hal tersebut didepan 117 pembakal atau kepala desa yang dilantik Bupati Banjar Khalilurrahman masa bakti enam tahun sejak tahun 2016 hingga 2022.
Menurut Anwar, pembentukan bumdes sangat membantu masyarakat desa karena usaha yang dijalankan bisa memberikan manfaat dan hasilnya dapat dinikmati bersama-sama.
"Usaha yang dijalankan Bumdes harus memanfaatkan potensi desa sehingga masyarakat bisa bersama-sama dalam mengelolanya sekaligus bisa menikmati hasil usaha," ungkapnya.
Disebutkan, setiap desa di Indonesia memiliki keragaman dan produk-produk lokal yang bisa dikembangkan sehingga bisa lebih menarik minat orang luar untuk mendatangi desa.
"Masyarakat bisa menggunakan insentif dana desa dengan mencari satu produk unggulan yang menjadi ciri khas desa baik fisik maupun non fisik yang bisa dikembangkan," ucapnya.
Kegiatan lain yang bisa dilaksanakan demi pembangunan desa adalah bangun fasilitas pendukung pertanian seperti embung yang menjadi sumber air saat musim kemarau.
Dijelaskan, pembangunan embung di suatu kawasan bisa meningkatkan hasil pertanian berupa target tanam yang sebelumnya hanya bisa 1,4 kali dalam satu tahun menjadi 2 hingga 3 kali.
"Pembangunan infrastruktur sosial juga harus disiapkan seperti lapangan olahraga yang menjadi titik berkumpul sehingga masyarakat desa terutama generasi muda betah tinggal di desa.
"Saat ini, merupakan momentum bagi desa untuk bangkit dan membangun melalui perpaduan potensi yang dimiliki sehingga bisa lebih maju dan masyarakat menikmati pembangunan," katanya.
Sementara itu, anggaran dana desa yang diterima setiap desa meningkat dari tahun 2015 yang dibantu Rp700 juta hingga Rp800 juta dan pada 2018 setiap desa menerima Rp1,5 miliar.
"Dana desa untuk setiap desa akan semakin besar dan menuntut aparatur menyusun kegiatan dan melaksanakan sehingga hasilnya bisa dinikmati seluruh masyarakat desa," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016