Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan HM Aditya Mufti Ariffin mewujudkan kasus stunting terendah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan laporan capaian pembangunan, Banjarbaru menekan angka stunting mencapai 12,4 persen disusul Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebesar 13 persen dan Kabupaten Tapin (14,4 persen).
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru gencarkan "Ayo ke Posyandu" cegah stunting
“Salah satunya peran keluarga yang harus dioptimalkan sebagai entitas utama dalam pencegahan stunting. Alhamdulillah, kinerja Pemko Banjarbaru dengan dukungan masyarakat telah menekan angka stunting sampai yang paling rendah,” ucap Aditya saat dikonfirmasi di Banjarbaru, Sabtu.
Diakui Aditya, pelaksanaan percepatan penurunan stunting membutuhkan perencanaan dan alur kebijakan yang tepat, serta didukung kerja sama seluruh elemen masyarakat.
Kendati demikian, Aditya mengingatkan penanganan stunting harus berkelanjutan dan tetap berkonsentrasi pada masa mendatang.
“Setiap keluarga di Indonesia harus optimal bergerak bersama mencegah stunting, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini sebagaimana amanat Bapak Presiden,” tutur Aditya.
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru wujudkan daerah terendah stunting se-Kalsel
Diketahui, isu stunting menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan daerah, akibat kekurangan gizi kronis berdampak pada kerusakan kognitif dan fisik yang tidak dapat diperbaiki, bahkan juga berdampak pada generasi berikutnya.
Masalah krusial ini harus menjadi perhatian serius bagi para kepala daerah, sehingga Aditya fokus meningkatkan keberhasilan program yang dilaksanakan Pemkot Banjarbaru.
“Kami terus melakukan upaya lebih intensif untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman stunting melalui kebijakan pangan terjangkau dan bergizi seimbang," ungkap Aditya.
Baca juga: Wali Kota Aditya luncurkan program "Rabu Penting" cegah stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Berdasarkan laporan capaian pembangunan, Banjarbaru menekan angka stunting mencapai 12,4 persen disusul Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebesar 13 persen dan Kabupaten Tapin (14,4 persen).
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru gencarkan "Ayo ke Posyandu" cegah stunting
“Salah satunya peran keluarga yang harus dioptimalkan sebagai entitas utama dalam pencegahan stunting. Alhamdulillah, kinerja Pemko Banjarbaru dengan dukungan masyarakat telah menekan angka stunting sampai yang paling rendah,” ucap Aditya saat dikonfirmasi di Banjarbaru, Sabtu.
Diakui Aditya, pelaksanaan percepatan penurunan stunting membutuhkan perencanaan dan alur kebijakan yang tepat, serta didukung kerja sama seluruh elemen masyarakat.
Kendati demikian, Aditya mengingatkan penanganan stunting harus berkelanjutan dan tetap berkonsentrasi pada masa mendatang.
“Setiap keluarga di Indonesia harus optimal bergerak bersama mencegah stunting, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini sebagaimana amanat Bapak Presiden,” tutur Aditya.
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru wujudkan daerah terendah stunting se-Kalsel
Diketahui, isu stunting menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan daerah, akibat kekurangan gizi kronis berdampak pada kerusakan kognitif dan fisik yang tidak dapat diperbaiki, bahkan juga berdampak pada generasi berikutnya.
Masalah krusial ini harus menjadi perhatian serius bagi para kepala daerah, sehingga Aditya fokus meningkatkan keberhasilan program yang dilaksanakan Pemkot Banjarbaru.
“Kami terus melakukan upaya lebih intensif untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman stunting melalui kebijakan pangan terjangkau dan bergizi seimbang," ungkap Aditya.
Baca juga: Wali Kota Aditya luncurkan program "Rabu Penting" cegah stunting
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024