Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ahmad Rifani Iwansyah meminta masyarakat berperan mencegah praktik prostitusi di kota setempat.
"Masyarakat harus meningkatkan peran mencegah munculnya tempat-tempat prostitusi sehingga tidak tumbuh dan semakin berkembang," ujarnya di Banjarbaru, Kamis.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan wartawan terkait penutupan tiga tempat lokalisasi secara resmi sejak tanggal 15 Desember 2016 yang telah dilakukan Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani.
Ia mengatakan penutupan tempat prostitusi itu memungkinkan terjadinya pembukaan tempat-tempat baru yang berpotensi menjadi lokalisasi terutama jika terus dibiarkan tanpa pengawasan.
"Makanya, kami meminta seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang kemungkinan dijadikan tempat prostitusi terselubung," ucapnya.
Menurut dia, pengawasan tempat-tempat prostitusi baru dan terselubung bukan hanya tugas aparatur pemerintah, tetapi masyarakat juga sangat berperan mencegahnya.
"Masyarakat yang lebih mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan jika menemukan hal-hal negatif segera laporkan kepada pihak berwenang," pesannya.
Ia mengapresiasi sikap tegas wali kota menutup tiga titik lokalisasi yang sudah puluhan tahun beroperasi dan memulangkan seluruh pekerja seks komersial di tempat itu.
"Kami mengapresiasi sikap tegas wali kota karena tempat prostitusi memang harus dihilangkan di samping sikap itu sejalan dengan program pemerintah menghapuskan lokalisasi," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Nadjmi Adhani menutup tiga lokalisasi, yakni Pembatuan Dalam, Batu Besi, dan Pal 18 terhitung sejak Kamis (15/12) dan memulangkan seluruh PSK di tempat itu.
"Kami ingin menghilangkan lokalisasi di Banjarbaru dan mengubah kawasannya menjadi pusat perkantoran kecamatan sehingga menjadikannya lebih baik dan berkembang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Masyarakat harus meningkatkan peran mencegah munculnya tempat-tempat prostitusi sehingga tidak tumbuh dan semakin berkembang," ujarnya di Banjarbaru, Kamis.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan wartawan terkait penutupan tiga tempat lokalisasi secara resmi sejak tanggal 15 Desember 2016 yang telah dilakukan Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani.
Ia mengatakan penutupan tempat prostitusi itu memungkinkan terjadinya pembukaan tempat-tempat baru yang berpotensi menjadi lokalisasi terutama jika terus dibiarkan tanpa pengawasan.
"Makanya, kami meminta seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang kemungkinan dijadikan tempat prostitusi terselubung," ucapnya.
Menurut dia, pengawasan tempat-tempat prostitusi baru dan terselubung bukan hanya tugas aparatur pemerintah, tetapi masyarakat juga sangat berperan mencegahnya.
"Masyarakat yang lebih mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan jika menemukan hal-hal negatif segera laporkan kepada pihak berwenang," pesannya.
Ia mengapresiasi sikap tegas wali kota menutup tiga titik lokalisasi yang sudah puluhan tahun beroperasi dan memulangkan seluruh pekerja seks komersial di tempat itu.
"Kami mengapresiasi sikap tegas wali kota karena tempat prostitusi memang harus dihilangkan di samping sikap itu sejalan dengan program pemerintah menghapuskan lokalisasi," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Nadjmi Adhani menutup tiga lokalisasi, yakni Pembatuan Dalam, Batu Besi, dan Pal 18 terhitung sejak Kamis (15/12) dan memulangkan seluruh PSK di tempat itu.
"Kami ingin menghilangkan lokalisasi di Banjarbaru dan mengubah kawasannya menjadi pusat perkantoran kecamatan sehingga menjadikannya lebih baik dan berkembang," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016