Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Sigam, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus berlanjut.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah di Kotabaru Minggu, usai menggelar rapat koordinasi bersama pihak PT PLN Wilayah Kalselteng.
"Pembangunan PLTU Sigam di Kotabaru tidak termasuk dari proyek listrik yang dihentikan karena masalah dana," kata Alfisah menyikapi pengumuman pemerintah pusat yang menghentikan sejumlah proyek pembangunan pembangkit di beberapa daerah di Indonesia akibat terkendala dana.
Keberadaan proyek PLTU Sigam yang tinggal menyisakan sekitar 15 persen pekerjaan akhir (finishing) itu sangat disayangkan jika dihentikan. Sehingga diputuskan terus berlanjut sehingga bisa segera difungsikan.
Sebelumnya diwartakan, berbagai upaya yang dilakukan legislatif agar proyek PLTU di Kotabaru dilanjutkan dan dituntaskan, mengingat tinggal sebagian kecil saja yang perlu diselesaikan.
"Kami sangat menyayangkan jika proyek PLTU itu harus dibatalkan oleh pemerintah pusat, karena sebagian besar proyek sudah kelar dan tersisa sekitar 15 persen saja yang harus diselesaikan," kata Alfisah.
Sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan manajemen PLN pusat di Jakarta, intinya meminta kepada lembaga tersebut melanjutkan proyek yang pendanaanya dari APBN itu.
Melalui kewenangan dan kebijakan yang dimiliki, legislatif siap membantu PLN, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya agar PLTU Kotabaru terus dilanjutkan hingga tuntas dan kemudian dioperasikan.
"Sebagai wujud komitmen para wakil rakyat dalam memperjuangkan kelanjutan pembangunan PLTU tersebut demi kepentingan masyarakat Bumi Saijaan, saya instruksikan kepada Komisi II selaku pihak yang membidangi, bersama eksekutif untuk berkoordinasi membahas dan menentukan langkah nyata," tegas Alfisah.
Penegasan tersebut mengemuka menyusul tersiar kabar dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri yang menyesalkan pembatalan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kotabaru di saat Kalimantan Selatan sangat membutuhkan penambahan daya energi kelistrikan tersebut.
"Kami mempertanyakan pembatalan rencana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kotabaru, yang merupakan kabupaten paling timur Kalsel, sementara provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini masih kekurangan daya listrik," kata Hamsyuri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah di Kotabaru Minggu, usai menggelar rapat koordinasi bersama pihak PT PLN Wilayah Kalselteng.
"Pembangunan PLTU Sigam di Kotabaru tidak termasuk dari proyek listrik yang dihentikan karena masalah dana," kata Alfisah menyikapi pengumuman pemerintah pusat yang menghentikan sejumlah proyek pembangunan pembangkit di beberapa daerah di Indonesia akibat terkendala dana.
Keberadaan proyek PLTU Sigam yang tinggal menyisakan sekitar 15 persen pekerjaan akhir (finishing) itu sangat disayangkan jika dihentikan. Sehingga diputuskan terus berlanjut sehingga bisa segera difungsikan.
Sebelumnya diwartakan, berbagai upaya yang dilakukan legislatif agar proyek PLTU di Kotabaru dilanjutkan dan dituntaskan, mengingat tinggal sebagian kecil saja yang perlu diselesaikan.
"Kami sangat menyayangkan jika proyek PLTU itu harus dibatalkan oleh pemerintah pusat, karena sebagian besar proyek sudah kelar dan tersisa sekitar 15 persen saja yang harus diselesaikan," kata Alfisah.
Sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan manajemen PLN pusat di Jakarta, intinya meminta kepada lembaga tersebut melanjutkan proyek yang pendanaanya dari APBN itu.
Melalui kewenangan dan kebijakan yang dimiliki, legislatif siap membantu PLN, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya agar PLTU Kotabaru terus dilanjutkan hingga tuntas dan kemudian dioperasikan.
"Sebagai wujud komitmen para wakil rakyat dalam memperjuangkan kelanjutan pembangunan PLTU tersebut demi kepentingan masyarakat Bumi Saijaan, saya instruksikan kepada Komisi II selaku pihak yang membidangi, bersama eksekutif untuk berkoordinasi membahas dan menentukan langkah nyata," tegas Alfisah.
Penegasan tersebut mengemuka menyusul tersiar kabar dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri yang menyesalkan pembatalan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kotabaru di saat Kalimantan Selatan sangat membutuhkan penambahan daya energi kelistrikan tersebut.
"Kami mempertanyakan pembatalan rencana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kotabaru, yang merupakan kabupaten paling timur Kalsel, sementara provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini masih kekurangan daya listrik," kata Hamsyuri.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016