Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Syahdillah mengatakan, diperlukan perhatian pemerintah provinsi setempat untuk antisipasi atau kesiapan menanggulangi bencana banjir, seperti halnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Ia mengatakan hal itu di Banjarmasin, Minggu, sesudah Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi bencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Hulu Sungai Tengah (HST), pada 1 - 3 Desember lalu.
Dalam kunjungan kerja ke "Bumi Murakata" HST menyertai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi tersebut, rombongan Komisi I DPRD Kalsel meninjau Sungai Awang dan Sungai Kedondong di Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara.
Mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu menerangkan, bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di HST, seperti genangan air yang merendam Barabai, ibu kota kabupaten tersebut belakangan ini karena jebolnya "tabat" (tanggul) Sungai Awang.
Selain itu, alur Sungai Kedondong Kasarangan tersumbat, karena konstruksi jembatan bertiang sehingga sampah tersangkut dan menumpuk, bahkan rumpun bambu yang hanyut menutup alur, karenanya pula arus air tidak deras, tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Oleh sebab itu, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerindra tersebut, Komisi I DPRD Kalsel akan membicarakan atau meminta bantuan kawan-kawan dari Komisi III lembaga legislatif provinsi setempat.
Pasalnya, mengenai infrastruktur, seperti sarana dan prasarana pengairan, serta jalan dan jembatan juga merupakan bagian dari Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel.
Begitu pula mengenai penanganan masalah tanggul Sungai Awang dan untuk merekonstruksi jembatan Sungai Kedondong Kasarangan di Bumi Murakata itu merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.
"Dari pembicaraan kami dengan Dinas Pekerjaan Umum HST, jembatan Sungai Kedondong Kasarangan itu perlu rekonstruksi, tanpa menggunakan tiang di tengah bawah jembatan, tidak seperti bangunan sekarang," tuturnya.
"Dengan tanpa tiang di bawah jembatan, diharapkan limbah air bah tidak menyangkut lagi dan arus air bisa melaju, guna mengrangi genangan atau merendam persawahan dan `kota apam` Barabai," demikian Syahdillah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ia mengatakan hal itu di Banjarmasin, Minggu, sesudah Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi bencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Hulu Sungai Tengah (HST), pada 1 - 3 Desember lalu.
Dalam kunjungan kerja ke "Bumi Murakata" HST menyertai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi tersebut, rombongan Komisi I DPRD Kalsel meninjau Sungai Awang dan Sungai Kedondong di Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara.
Mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu menerangkan, bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di HST, seperti genangan air yang merendam Barabai, ibu kota kabupaten tersebut belakangan ini karena jebolnya "tabat" (tanggul) Sungai Awang.
Selain itu, alur Sungai Kedondong Kasarangan tersumbat, karena konstruksi jembatan bertiang sehingga sampah tersangkut dan menumpuk, bahkan rumpun bambu yang hanyut menutup alur, karenanya pula arus air tidak deras, tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Oleh sebab itu, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerindra tersebut, Komisi I DPRD Kalsel akan membicarakan atau meminta bantuan kawan-kawan dari Komisi III lembaga legislatif provinsi setempat.
Pasalnya, mengenai infrastruktur, seperti sarana dan prasarana pengairan, serta jalan dan jembatan juga merupakan bagian dari Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel.
Begitu pula mengenai penanganan masalah tanggul Sungai Awang dan untuk merekonstruksi jembatan Sungai Kedondong Kasarangan di Bumi Murakata itu merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.
"Dari pembicaraan kami dengan Dinas Pekerjaan Umum HST, jembatan Sungai Kedondong Kasarangan itu perlu rekonstruksi, tanpa menggunakan tiang di tengah bawah jembatan, tidak seperti bangunan sekarang," tuturnya.
"Dengan tanpa tiang di bawah jembatan, diharapkan limbah air bah tidak menyangkut lagi dan arus air bisa melaju, guna mengrangi genangan atau merendam persawahan dan `kota apam` Barabai," demikian Syahdillah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016