Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabarkan pencapaian tiga arahan Presiden Joko Widodo pada 100 hari kerja.
AHY melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Sabtu, mengatakan tiga arahan utama dari Presiden Jokowi saat pelantikan, yakni implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, revisi peraturan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mendukung perdagangan karbon atau "carbon trading" serta mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Baca juga: 75 RDTR terselesaikan dan 587 KKPR bernilai investasi Rp58,28 triliun diterbitkan
AHY menyampaikan 62.753 Sertipikat Tanah Elektronik telah terbit per 31 Mei 2024 atau selama 100 hari kerja sebagai Menteri ATR/Kepala BPN RI.
Kemudian, menerbitkan 42.951 Sertipikat Tanah Elektronik didorong dengan menargetkan implementasi layanan pertanahan elektronik pada 104 Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia pada 2024.
Per 1 Juni 2024, Kementerian ATR/BPN memberlakukan Sertipikat Tanah Elektronik untuk seluruh kegiatan pendaftaran tanah pertama kali terutama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan sertipikasi aset pemerintah/BUMN/BMN/BMD.
“Transformasi digital ini merupakan 'backbone' dari Reformasi Birokrasi dari meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN di seluruh bidang dan aspek public administration," ujar AHY.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN tidak ingin tertinggal bahkan AHY ingin menjadi salah satu yang terdepan pada transformasi digital dari hal mendasar sertipikat tanah beralih platform menjadi elektronik, serba digital, lebih aman, efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih baik.
Selanjutnya, arahan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah untuk mengakomodir pengaturan pemberian HGU dalam mendukung pelaksanaan "carbon trading" atau perdagangan karbon.
Baca juga: Gelar media gathering, Menteri AHY: Bagian dari transparansi institusi pemerintah
Menteri AHY mengatakan carbon trading memiliki potensi dan menguntungkan bagi ekonomi Indonesia serta sebagai bentuk merespons krisis iklim di Indonesia maupun dunia.
Terkait percepatan program PTSL yang ditargetkan sebanyak 120 juta bidang tanah pada 2024, Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan telah mencapai 113,3 juta bidang tanah terdaftar.
“Dalam 100 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregistrasi. Alhamdulillah ini bisa kita lakukan secara progresif, kita mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia dan ini disampaikan pada Land Conference di Washington DC,” ungkap AHY.
Kementerian ATR/BPN khususnya PTSL selama 100 hari terakhir memprioritaskan program menghasilkan penambahan nilai ekonomi yang besar, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,4 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp596,7 miliar, serta Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp208,1 triliun.
“Ditotalkan sebesar Rp215,8 triliun. Ini economic value added yang bisa dihadirkan dari segala hal yang kita lakukan tadi,” pungkas Menteri AHY.
AHY menyampaikan hal itu saat "media Gathering" yang diikuti 150 perwakilan media nasional.
Turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus; Kepala Badan Bank Tanah; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia.
Baca juga: Lantik Dirjen Tata Ruang, Menteri AHYharapkan percepatan penyelesaian RDTR
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
AHY melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Sabtu, mengatakan tiga arahan utama dari Presiden Jokowi saat pelantikan, yakni implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, revisi peraturan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mendukung perdagangan karbon atau "carbon trading" serta mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Baca juga: 75 RDTR terselesaikan dan 587 KKPR bernilai investasi Rp58,28 triliun diterbitkan
AHY menyampaikan 62.753 Sertipikat Tanah Elektronik telah terbit per 31 Mei 2024 atau selama 100 hari kerja sebagai Menteri ATR/Kepala BPN RI.
Kemudian, menerbitkan 42.951 Sertipikat Tanah Elektronik didorong dengan menargetkan implementasi layanan pertanahan elektronik pada 104 Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia pada 2024.
Per 1 Juni 2024, Kementerian ATR/BPN memberlakukan Sertipikat Tanah Elektronik untuk seluruh kegiatan pendaftaran tanah pertama kali terutama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan sertipikasi aset pemerintah/BUMN/BMN/BMD.
“Transformasi digital ini merupakan 'backbone' dari Reformasi Birokrasi dari meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN di seluruh bidang dan aspek public administration," ujar AHY.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN tidak ingin tertinggal bahkan AHY ingin menjadi salah satu yang terdepan pada transformasi digital dari hal mendasar sertipikat tanah beralih platform menjadi elektronik, serba digital, lebih aman, efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih baik.
Selanjutnya, arahan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah untuk mengakomodir pengaturan pemberian HGU dalam mendukung pelaksanaan "carbon trading" atau perdagangan karbon.
Baca juga: Gelar media gathering, Menteri AHY: Bagian dari transparansi institusi pemerintah
Menteri AHY mengatakan carbon trading memiliki potensi dan menguntungkan bagi ekonomi Indonesia serta sebagai bentuk merespons krisis iklim di Indonesia maupun dunia.
Terkait percepatan program PTSL yang ditargetkan sebanyak 120 juta bidang tanah pada 2024, Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan telah mencapai 113,3 juta bidang tanah terdaftar.
“Dalam 100 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregistrasi. Alhamdulillah ini bisa kita lakukan secara progresif, kita mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia dan ini disampaikan pada Land Conference di Washington DC,” ungkap AHY.
Kementerian ATR/BPN khususnya PTSL selama 100 hari terakhir memprioritaskan program menghasilkan penambahan nilai ekonomi yang besar, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,4 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp596,7 miliar, serta Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp208,1 triliun.
“Ditotalkan sebesar Rp215,8 triliun. Ini economic value added yang bisa dihadirkan dari segala hal yang kita lakukan tadi,” pungkas Menteri AHY.
AHY menyampaikan hal itu saat "media Gathering" yang diikuti 150 perwakilan media nasional.
Turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus; Kepala Badan Bank Tanah; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia.
Baca juga: Lantik Dirjen Tata Ruang, Menteri AHYharapkan percepatan penyelesaian RDTR
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024