Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, siap menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Kelumpang Barat atas pembangunan jalan, untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, provinsi hingga pemerintah pusat.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis di sela-sela kunjungan ke daerah-daerah dalam rangka reses anggota dewan yang teragendakan dari 10-13 Nopember 2016, Minggu.
"Dari sejumlah kecamatan yang kami kunjungi, diantaranya Kecamatan Kelumpang Barat, beberapa aspirasi yang disampaikan salah satunya permohonan pembangunan jalan yang menjadi akses perkebunan mereka," kata Syairi.
Dikatakannya, kesinambungan atas program pemerintah daerah sebelumnya, melalui program pemberian bibit tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, saat ini sudah berkembang dan bahkan sudah ada yang tahap produksi.
Khusus perkebunan sawit rakyat, di Kelumpang Barat diketahui sangat banyak petani yang memiliki kebun-kebun sawit dengan pengelolaan secara mandiri. Masalah yang merek hadapi saat ini, relatif sulitnya akses untuk memobilisasi hasil panen akibat kendala jalan.
Melalui pertemuan yang digelar, masyarakat meminta agar diberikan bantuan pembangunan jalan yang dapat mengakses kebun-kebun mereka yang tersebar di sejumlah titik, melalui kelompok-kelompok tani.
Perkebunan lanjut Syairi, memang menjadi prioritas masyarakat setempat dalam mendapatkan penghasilan, terlebih di tengah lesunya perekonomian saat ini. Oleh sebab itu, harapan kepada pemerintah agar bisa memenuhi aspirasi yang mereka sampaikan.
"Melihat kondisi faktual di lapangan, keberadaan jalan di daerah tersebut memang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah untuk segera dibangun setidaknya bisa dijangkau dengan armada yang memobilisasi hasil kebun masyarakat, karena hal itu akan dapat menunjang perekonomian masyarakat secara umum," terang Syairi.
Sehubungan dengan aspirasi tersebut, politisi PDIP ini berjanji akan memaksimalkan ikhtiarnya dengan mendapatkan alokasi dari APBN dan APBD Provinsi. Mengingat terbatasnya kemampuan daerah.
Jika memang usaha tersebut belum membawa hasil, maka baru akan menyampaikannya kepada pemerintah daerah dengan pengalokasian APBD kabupaten, meski nilainya memang tidak sebesar jika mengharapkan dari APBN.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Demikian diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis di sela-sela kunjungan ke daerah-daerah dalam rangka reses anggota dewan yang teragendakan dari 10-13 Nopember 2016, Minggu.
"Dari sejumlah kecamatan yang kami kunjungi, diantaranya Kecamatan Kelumpang Barat, beberapa aspirasi yang disampaikan salah satunya permohonan pembangunan jalan yang menjadi akses perkebunan mereka," kata Syairi.
Dikatakannya, kesinambungan atas program pemerintah daerah sebelumnya, melalui program pemberian bibit tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, saat ini sudah berkembang dan bahkan sudah ada yang tahap produksi.
Khusus perkebunan sawit rakyat, di Kelumpang Barat diketahui sangat banyak petani yang memiliki kebun-kebun sawit dengan pengelolaan secara mandiri. Masalah yang merek hadapi saat ini, relatif sulitnya akses untuk memobilisasi hasil panen akibat kendala jalan.
Melalui pertemuan yang digelar, masyarakat meminta agar diberikan bantuan pembangunan jalan yang dapat mengakses kebun-kebun mereka yang tersebar di sejumlah titik, melalui kelompok-kelompok tani.
Perkebunan lanjut Syairi, memang menjadi prioritas masyarakat setempat dalam mendapatkan penghasilan, terlebih di tengah lesunya perekonomian saat ini. Oleh sebab itu, harapan kepada pemerintah agar bisa memenuhi aspirasi yang mereka sampaikan.
"Melihat kondisi faktual di lapangan, keberadaan jalan di daerah tersebut memang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah untuk segera dibangun setidaknya bisa dijangkau dengan armada yang memobilisasi hasil kebun masyarakat, karena hal itu akan dapat menunjang perekonomian masyarakat secara umum," terang Syairi.
Sehubungan dengan aspirasi tersebut, politisi PDIP ini berjanji akan memaksimalkan ikhtiarnya dengan mendapatkan alokasi dari APBN dan APBD Provinsi. Mengingat terbatasnya kemampuan daerah.
Jika memang usaha tersebut belum membawa hasil, maka baru akan menyampaikannya kepada pemerintah daerah dengan pengalokasian APBD kabupaten, meski nilainya memang tidak sebesar jika mengharapkan dari APBN.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016