Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan H Sayed Jafar menyatakan, investor lebih senang menanamkan modalnya di daerah yang kondusif.
"Apabila kondisi daerah suatu daerah itu kondusif tentunya para investor akan senang berinvestasi," kata bupati usai menghadiri apel gabungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri se-Kalimantan Selatan, yang membahas sinergitas penanganan konflik sosial, Selasa.
Bupati menjelaskan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam meredam konflik sosial yakni, terkait permasalahan kesejahteraan dan keamanan, yang merupakan tugas pemerintah dan aparatur keamanan.
Kapolres Kotabaru Ajun Komisaris Besar Polisi H Suhasto, menambahkan selama ini indikasi potensi terjadinya Konflik sosial di Kotabaru pasti ada, namun pihak yang terlibat konflik selalu bisa dimediasi dengan melibatkan pihak pemerintah daerah, TNI dan Polri.
"Setiap ada konflik, semuanya (baik dari pihak pemerintah daerah, TNI dan Polri) bergerak dengan cepat mengantisipasi masalah yang lebih besar atau hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya.
Selama ini, lanjut Kapolres, peran Polres Kotabaru dalam meredam konflik sosial melalui cara optimalisasi peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkabtibmas) dan pos penjagaan Sistem Kemanan Lingkungan (Siskamling).
Polres Kotabaru selalu siap dan bersinergi dengan lembaga terkait dalam menjaga keamanan ketertiban di Kotabaru.
Suhasto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kotabaru agar sadar hukum dan bersama sama menjaga ketertiban dan keamanan sehingga terwujud hidup yang sejahtera.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam kesempatan ini juga menyinggung tentang masalah pungutan liar (Pungli) dan pengaman Pilkada Kalsel 2017
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Apabila kondisi daerah suatu daerah itu kondusif tentunya para investor akan senang berinvestasi," kata bupati usai menghadiri apel gabungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri se-Kalimantan Selatan, yang membahas sinergitas penanganan konflik sosial, Selasa.
Bupati menjelaskan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam meredam konflik sosial yakni, terkait permasalahan kesejahteraan dan keamanan, yang merupakan tugas pemerintah dan aparatur keamanan.
Kapolres Kotabaru Ajun Komisaris Besar Polisi H Suhasto, menambahkan selama ini indikasi potensi terjadinya Konflik sosial di Kotabaru pasti ada, namun pihak yang terlibat konflik selalu bisa dimediasi dengan melibatkan pihak pemerintah daerah, TNI dan Polri.
"Setiap ada konflik, semuanya (baik dari pihak pemerintah daerah, TNI dan Polri) bergerak dengan cepat mengantisipasi masalah yang lebih besar atau hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya.
Selama ini, lanjut Kapolres, peran Polres Kotabaru dalam meredam konflik sosial melalui cara optimalisasi peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkabtibmas) dan pos penjagaan Sistem Kemanan Lingkungan (Siskamling).
Polres Kotabaru selalu siap dan bersinergi dengan lembaga terkait dalam menjaga keamanan ketertiban di Kotabaru.
Suhasto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kotabaru agar sadar hukum dan bersama sama menjaga ketertiban dan keamanan sehingga terwujud hidup yang sejahtera.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam kesempatan ini juga menyinggung tentang masalah pungutan liar (Pungli) dan pengaman Pilkada Kalsel 2017
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016