Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat pendapatan APBD 2023 di daerah itu bertumbuh sekitar 21,44 persen dengan pencapaian total kurang lebih sebesar Rp37,69 triliun.
Kepala DJPb Kalsel Syafriadi di Banjarmasin, Jumat, menyampaikan capaian APBD Kalsel usai pelaksanaan diseminasi atau penyampaian kinerja fiskal tahun 2023 dan laporan perekonomian Bank Indonesia Kalimantan Selatan di Kantor DJPb Kalsel.
Baca juga: KP2KP Amuntai perkuat sinergi dengan laksanakan kunker
“Pertumbuhan pendapatan APBD ini hasil perbandingan antara periode 2022 ke 2023 yang mana mengalami peningkatan sebanyak21,44 persen. Hasil ini menunjukkan kinerja fiskal di Kalimantan Selatan bertumbuh sangat positif,” ujarnya.
Sedangkan kinerja fiskal pusat di Kalsel terkait pendapatan APBN 2023 mencapai Rp24,17 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 32,55 persen dibanding periode sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Terbukti telah menurunkan angka kemiskinan 2022 ke 2023 dari 4,61 persen menjadi 4,29 persen,” katanya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga turut meningkatkan lapangan kerja yang berhasil mengurangi angka pengangguran dari 4,74 persen pada 2022 turun menjadi 4,31 persen pada 2023.
Baca juga: Jalan longsor milik Pemprov Kalsel di Lampihong bahayakan pengendara
Seiring menguatnya pertumbuhan ekonomi yang telah berdampak luas, kata dia, indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalsel juga menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan atau berstatus tinggi, yakni berada di angka 74,66 pada 2023.
Oleh karena itu, Syafriadi menjelaskan pentingnya kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di pusat dan di daerah.
“Kolaborasi ini perlu berlanjut untuk melaporkan secara rutin seperti apa pertumbuhan dan perkembangan perekonomian,” tutur Syafriadi.
Sementara itu, Deputi Kepala BI Kalsel Bimo Epyanto mengatakan kerja sama kedua lembaga harus terjalin dengan baik, salah satunya berkolaborasi memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan regional.
Diseminasi kinerja fiskal tahun 2023 dan laporan perekonomian Bank Indonesia Kalimantan Selatan itu turut dihadiri OJK Regional 9 Kalimantan, BPS Kalsel, Pemprov Kalsel, Kanwil Kemenkeu Kalsel, serta local expert.
Baca juga: Pemkab HST salurkan bantuan Rp1,37 miliar ke pondok pesantren
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala DJPb Kalsel Syafriadi di Banjarmasin, Jumat, menyampaikan capaian APBD Kalsel usai pelaksanaan diseminasi atau penyampaian kinerja fiskal tahun 2023 dan laporan perekonomian Bank Indonesia Kalimantan Selatan di Kantor DJPb Kalsel.
Baca juga: KP2KP Amuntai perkuat sinergi dengan laksanakan kunker
“Pertumbuhan pendapatan APBD ini hasil perbandingan antara periode 2022 ke 2023 yang mana mengalami peningkatan sebanyak21,44 persen. Hasil ini menunjukkan kinerja fiskal di Kalimantan Selatan bertumbuh sangat positif,” ujarnya.
Sedangkan kinerja fiskal pusat di Kalsel terkait pendapatan APBN 2023 mencapai Rp24,17 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 32,55 persen dibanding periode sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Terbukti telah menurunkan angka kemiskinan 2022 ke 2023 dari 4,61 persen menjadi 4,29 persen,” katanya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga turut meningkatkan lapangan kerja yang berhasil mengurangi angka pengangguran dari 4,74 persen pada 2022 turun menjadi 4,31 persen pada 2023.
Baca juga: Jalan longsor milik Pemprov Kalsel di Lampihong bahayakan pengendara
Seiring menguatnya pertumbuhan ekonomi yang telah berdampak luas, kata dia, indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalsel juga menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan atau berstatus tinggi, yakni berada di angka 74,66 pada 2023.
Oleh karena itu, Syafriadi menjelaskan pentingnya kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di pusat dan di daerah.
“Kolaborasi ini perlu berlanjut untuk melaporkan secara rutin seperti apa pertumbuhan dan perkembangan perekonomian,” tutur Syafriadi.
Sementara itu, Deputi Kepala BI Kalsel Bimo Epyanto mengatakan kerja sama kedua lembaga harus terjalin dengan baik, salah satunya berkolaborasi memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan regional.
Diseminasi kinerja fiskal tahun 2023 dan laporan perekonomian Bank Indonesia Kalimantan Selatan itu turut dihadiri OJK Regional 9 Kalimantan, BPS Kalsel, Pemprov Kalsel, Kanwil Kemenkeu Kalsel, serta local expert.
Baca juga: Pemkab HST salurkan bantuan Rp1,37 miliar ke pondok pesantren
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024