Ketua DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan Syairi Mukhlis didampingi Wakil Ketua II M Arif menemui pengunjuk rasa Aliansi Kawal Tambang Pulau Laut (AK2_TPL) di halaman Kantor DPRD setempat.
Aliansi menuntut kejelasan secara teknis kepada DPRD tentang pembangunan yang tidak pada sasarannya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan dana kompensasi sebesar Rp 700 miliar.
"Kalo secara teknis kami tidak bisa menjelaskan, karena pengajuannya perencanaan oleh pemerintah daerah tidak melibatkan DPRD," kata Syairi Mukhlis di Kotabaru, Senin.
Baca juga: Anggota DPRD upayakan Pulau Sebuku terima dana kompensasi tambang
Syairi menjelaskan kepada pengunjuk rasa, peruntukan dana kompensasi Sebuku Grup oleh pemerintah daerah sebanyak Rp700 miliar dalam bentuk infrastruktur bukan dalam bentuk dana, dan DPRD tidak dilibatkan dalam hal pengusulan kegiatan infrastruktur tersebut.
"Jadi pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui tentang perencanaan dan perumusan serta pelaksanaanya,"ujarnya.
Syairi juga meminta kepada pengunjuk rasa untuk memohon pengertian dalam hal ini serta bersama sama untuk menuntaskan permasalahan ini agar dalam hal pembangunan dari pihak ke tiga dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang di sepakati.
Ia juga menyampaikan ke pengunjuk rasa, bahwa pihak Sebuku Grup telah menyerahkan hasil pengerjaan kepada pemerintah daerah sebanyak 16 Item yang sudah terselesaikan dan diserahkan dalam bentuk hibah namun juga tidak mengundang pihak DPRD.
Ketua Aliansi Kawal Tambang Pulau Laut (AK2_TPL) Rahmat Iwanto mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Kotabaru dalam hal pembangunan infrastruktur dari dana kompensasi dari PT Sebuku Coal Group (SCG) sebesar Rp700 miliar.
"Pembangunan yang tidak jelas dan semrawut dan tidak sesuai dengan peruntukanya," kata Iswanto dalam narasi tuntutannya.
Baca juga: Aliansi LSM inginkan dana kompensasi 10 persen pendidikan
Ia juga mengungkapkan, bahwa Pemerintah Daerah dalam ini tim perumusan penyusunan anggaran dan kompensasi one prestasi dan ia mendesak agar segera membubarkan tim perumusan kompensasi karena di anggap tidak sesuai dengan penerapan.
Serta melibatkan pihak AK2_TPL sebagai pengawasan independen dalam tim kompensasi sesuai dengan kesepakatan awal.
Dalam kesempatan itu pengunjuk rasa juga menyoroti MOU yang di sepakati oleh Pemerintah Daerah dengan PT SCG untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit di Setagen namun juga tidak ada progres dalam kelanjutannya.
Iswanto berharap, agar DPRD memiliki peranan dalam mengawal dana kompensasi agar dapat perjalan sesuai koridor yang sudah di sepakati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Aliansi menuntut kejelasan secara teknis kepada DPRD tentang pembangunan yang tidak pada sasarannya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan dana kompensasi sebesar Rp 700 miliar.
"Kalo secara teknis kami tidak bisa menjelaskan, karena pengajuannya perencanaan oleh pemerintah daerah tidak melibatkan DPRD," kata Syairi Mukhlis di Kotabaru, Senin.
Baca juga: Anggota DPRD upayakan Pulau Sebuku terima dana kompensasi tambang
Syairi menjelaskan kepada pengunjuk rasa, peruntukan dana kompensasi Sebuku Grup oleh pemerintah daerah sebanyak Rp700 miliar dalam bentuk infrastruktur bukan dalam bentuk dana, dan DPRD tidak dilibatkan dalam hal pengusulan kegiatan infrastruktur tersebut.
"Jadi pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui tentang perencanaan dan perumusan serta pelaksanaanya,"ujarnya.
Syairi juga meminta kepada pengunjuk rasa untuk memohon pengertian dalam hal ini serta bersama sama untuk menuntaskan permasalahan ini agar dalam hal pembangunan dari pihak ke tiga dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang di sepakati.
Ia juga menyampaikan ke pengunjuk rasa, bahwa pihak Sebuku Grup telah menyerahkan hasil pengerjaan kepada pemerintah daerah sebanyak 16 Item yang sudah terselesaikan dan diserahkan dalam bentuk hibah namun juga tidak mengundang pihak DPRD.
Ketua Aliansi Kawal Tambang Pulau Laut (AK2_TPL) Rahmat Iwanto mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Kotabaru dalam hal pembangunan infrastruktur dari dana kompensasi dari PT Sebuku Coal Group (SCG) sebesar Rp700 miliar.
"Pembangunan yang tidak jelas dan semrawut dan tidak sesuai dengan peruntukanya," kata Iswanto dalam narasi tuntutannya.
Baca juga: Aliansi LSM inginkan dana kompensasi 10 persen pendidikan
Ia juga mengungkapkan, bahwa Pemerintah Daerah dalam ini tim perumusan penyusunan anggaran dan kompensasi one prestasi dan ia mendesak agar segera membubarkan tim perumusan kompensasi karena di anggap tidak sesuai dengan penerapan.
Serta melibatkan pihak AK2_TPL sebagai pengawasan independen dalam tim kompensasi sesuai dengan kesepakatan awal.
Dalam kesempatan itu pengunjuk rasa juga menyoroti MOU yang di sepakati oleh Pemerintah Daerah dengan PT SCG untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit di Setagen namun juga tidak ada progres dalam kelanjutannya.
Iswanto berharap, agar DPRD memiliki peranan dalam mengawal dana kompensasi agar dapat perjalan sesuai koridor yang sudah di sepakati.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024