Jakarta, (Antaranews Kalsel) - Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, berpendapat bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia (human capital) merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.
Jaminan terhadap akses pendidikan dan kesehatan, menurut dia, merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan terbesar saat ini yaitu kesenjangan dalam memperoleh kesempatan.
"Untuk menghadapi kesenjangan dalam memperoleh kesempatan yang sama, masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama level bupati dan kepala desa karena mereka yang bisa memastikan akses bagi warga miskin terpenuhi," kata Chaves dalam seminar "Supermentor16: End Poverty" di Jakarta, Senin malam.
Sementara pemerintah pusat harus bisa menstabilkan kondisi makro ekonomi serta pertumbuhan, dan menyediakan kebijakan fiskal yang mendorong investasi serta infrastruktur.
Dengan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan teknologi, penduduk Indonesia diharapkan lebih produktif karena produktivitas dapat meningkatkan taraf hidup seseorang.
"Swasta juga harus didorong untuk berinvestasi di sektor produksi yang dapat menciptakan pekerjaan berpenghasilan besar bagi seluruh rakyat," ungkap Chaves.
Indonesia, menurut dia, tidak memiliki pengalaman positif dalam mengatasi kesenjangan karena koefisien gini yang meningkat pesat dari 0,36 pada 2000 menjadi 0,41 pada 2013.
"Kabar baiknya, Indonesia mampu mengurangi angka kemiskinan dari 25 persen ke sekitar 12 persen selama 1997-2000," tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 sebesar 10,86 persen dengan rasio gini 0,40.
Angka kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 7,00 persen dengan rasio gini 0,36 persen pada 2019 melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan perbaikan desain belanja negara.
Sementara dari sisi fiskal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menilai kredit mikro merupakan instrumen yang efektif untuk membantu perekonomian penduduk miskin yang didefinisikan Bank Dunia sebagai kelompok masyarakat dengan biaya hidup sebesar dua dolar AS per hari.
"Kewirausahaan mengubah cara pandang dan semangat hidup. Orang tidak hanya menerima nasib tetapi harus punya energi positif untuk mengubah hidup dan berani mengambil risiko," kata Dino. menjaga dan melestarikan Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi ikon Kabupaten Banjar.(Foto Antaranews Kalsel/hms)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Jaminan terhadap akses pendidikan dan kesehatan, menurut dia, merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan terbesar saat ini yaitu kesenjangan dalam memperoleh kesempatan.
"Untuk menghadapi kesenjangan dalam memperoleh kesempatan yang sama, masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama level bupati dan kepala desa karena mereka yang bisa memastikan akses bagi warga miskin terpenuhi," kata Chaves dalam seminar "Supermentor16: End Poverty" di Jakarta, Senin malam.
Sementara pemerintah pusat harus bisa menstabilkan kondisi makro ekonomi serta pertumbuhan, dan menyediakan kebijakan fiskal yang mendorong investasi serta infrastruktur.
Dengan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan teknologi, penduduk Indonesia diharapkan lebih produktif karena produktivitas dapat meningkatkan taraf hidup seseorang.
"Swasta juga harus didorong untuk berinvestasi di sektor produksi yang dapat menciptakan pekerjaan berpenghasilan besar bagi seluruh rakyat," ungkap Chaves.
Indonesia, menurut dia, tidak memiliki pengalaman positif dalam mengatasi kesenjangan karena koefisien gini yang meningkat pesat dari 0,36 pada 2000 menjadi 0,41 pada 2013.
"Kabar baiknya, Indonesia mampu mengurangi angka kemiskinan dari 25 persen ke sekitar 12 persen selama 1997-2000," tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 sebesar 10,86 persen dengan rasio gini 0,40.
Angka kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 7,00 persen dengan rasio gini 0,36 persen pada 2019 melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan perbaikan desain belanja negara.
Sementara dari sisi fiskal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menilai kredit mikro merupakan instrumen yang efektif untuk membantu perekonomian penduduk miskin yang didefinisikan Bank Dunia sebagai kelompok masyarakat dengan biaya hidup sebesar dua dolar AS per hari.
"Kewirausahaan mengubah cara pandang dan semangat hidup. Orang tidak hanya menerima nasib tetapi harus punya energi positif untuk mengubah hidup dan berani mengambil risiko," kata Dino. menjaga dan melestarikan Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi ikon Kabupaten Banjar.(Foto Antaranews Kalsel/hms)
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016