Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi proyek percontohan (pilot project) program pengembangan kawasan perdesaan untuk dijadikan kluster pertanian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Konsultan dari Kemendes, PDT dan Transmigrasi di Amuntai, Iwan Ramadan, Kamis mengatakan, program akan direalisasikan di 2017 dimana alokasi anggaran disinergikan mulai dari APBN hingga dana desa.

"Tahun pertama kita fokus pada pembangunan sarana infrastruktur untuk pengelolaan irigasi karena untuk karakteristik lahan rawa seperti di Kabupaten Hulu Sungai Utara permasalahan utama terletak pada pengelolaan jaringan irigasi," ujar Iwan.

Iwan mengatakan, sejak 2015 Kemendes, PDT dan Transmigrasi sudah menggandeng Universitas Gajah Mada untuk melakukan pengkajian lahan di Kabupaten HSU yang tepat bagi pelaksanaan programnya.

Hasilnya, terang Iwan, sebanyak tujuh desa di Kecamatan Sungai Tabukan terpilih menjadi kawasan yang akan dijadikan pilot project. Penetapannya sudah disahkan melalui peraturan dan surat keputusan Bupati HSU pada Pebruari 2016.

Dijelaskan, desa yang dipilih adalah desa-desa yang saling berbatasan dalam satu kawasan dan melalui kajian UGM dinilai cocok untuk pengembangan kluster pertanian padi rawa yakni Desa Pasar Sabtu, Hilir Mesjid, Gampa Raya, Sungai Haji,  Rantau Bujur Darat, Rantau Bujur Hulu dan Rantau Bujur Tengah.  

Ia menerangkan, Kabupaten HSU di Kalsel terpilih menjadi pilot project bersama 50 kabupaten/kota se-Indonesia. Alokasi anggaran sudah disediakan Kemendes,PDT dan Transmigrasi namun belum ditentukan alokasinya untuk tiap daerah. Alokasi anggaran bagi tiap kabupaten/kota akan ditetapkan akhir 2016 dan mulai dilaksanakan di 2017.

"Di Kalsel hanya Kabupaten HSU satu-satunya yang melaksanakan program ini dan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain," terangnya.

Melalui Forum Group Discussion (FGD) dilakukan review terhadap rencana pembangunan kawasan perdesaan pada pengembangan kluster pertanian rawa dengan mengacu hasil penelitian UGM di 2015.

Semua SKPD diminta memberi masukan untuk alokasi kegiatan yang akan dimuat dalam rancangan program kegiatan yang selanjutnya akan disampaikan pihak konsultan pada evaluasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kementerian.


Pewarta: Eddy Abdillah

Editor : Eddy Abdillah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016