Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai "benteng" untuk mencegah terjadinya korupsi di instansi pemerintahan.
"Kami menilai BPKP sebagai "benteng" mencegah korupsi sehingga aparatur harus belajar dan berkoordinasi dengan jajaran BPKP agar terhindar dari tindakan korupsi," ujarnya di Banjarbaru, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan di sela serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel dari pejabat lama Sumitro kepada M Masykur di gedung Idham Khalid perkantoran Pemprov Kalsel.
Menurut gubernur, seluruh aparatur pemerintah baik lingkup Pemprov Kalsel maupun pemerintah kabupaten dan kota harus bekerja secara baik dan benar sesuai aturan dan ketentuan.
Ditekankan, aparatur pemerintah tidak seluruhnya mengerti hukum dan aturan terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan sehingga harus mendapat bimbingan dan arahan.
"Makanya diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan BPKP sehingga apapun yang dilaksanakan terutama pengelolaan keuangan dan pembangunan sama sekali tidak sampai bermasalah," ucapnya.
Dikatakan, seluruh jajaran di lingkup Pemprov Kalsel diminta jangan segan-segan meminta saran maupun masukan kepada BPKP Kalsel sehingga pengelolaan keuangan dan pembangunan lebih baik.
"Komunikasi dan koordinasi pimpinan SKPD dengan BPKP harus ditingkatkan sehingga jika ada yang belum dikuasai atau harus dibenahi maka secepatnya bisa dilengkapi," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemprov Kalsel sudah tiga kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan keberhasilan itu harus dipertahankan di masa-masa mendatang.
"Jika lima kali berturut-turut mampu meraih opini WTP maka akan mendapat penghargaan dari pemerintah, tetapi bukan penghargaan yang ingin dicapai namun pemerintahan bersih," ujarnya.
Ditambahkan, semakin baik sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan dijalankan maka semakin baik jauh dari korupsi sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Makin jauh dari korupsi maka makin dekat masyarakat dengan kesejahteraan sehingga kita harus bersama-sama untuk mewujudkan pemerintahan di seluruh Kalsel bebas korupsi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kami menilai BPKP sebagai "benteng" mencegah korupsi sehingga aparatur harus belajar dan berkoordinasi dengan jajaran BPKP agar terhindar dari tindakan korupsi," ujarnya di Banjarbaru, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan di sela serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel dari pejabat lama Sumitro kepada M Masykur di gedung Idham Khalid perkantoran Pemprov Kalsel.
Menurut gubernur, seluruh aparatur pemerintah baik lingkup Pemprov Kalsel maupun pemerintah kabupaten dan kota harus bekerja secara baik dan benar sesuai aturan dan ketentuan.
Ditekankan, aparatur pemerintah tidak seluruhnya mengerti hukum dan aturan terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan sehingga harus mendapat bimbingan dan arahan.
"Makanya diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan BPKP sehingga apapun yang dilaksanakan terutama pengelolaan keuangan dan pembangunan sama sekali tidak sampai bermasalah," ucapnya.
Dikatakan, seluruh jajaran di lingkup Pemprov Kalsel diminta jangan segan-segan meminta saran maupun masukan kepada BPKP Kalsel sehingga pengelolaan keuangan dan pembangunan lebih baik.
"Komunikasi dan koordinasi pimpinan SKPD dengan BPKP harus ditingkatkan sehingga jika ada yang belum dikuasai atau harus dibenahi maka secepatnya bisa dilengkapi," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemprov Kalsel sudah tiga kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan keberhasilan itu harus dipertahankan di masa-masa mendatang.
"Jika lima kali berturut-turut mampu meraih opini WTP maka akan mendapat penghargaan dari pemerintah, tetapi bukan penghargaan yang ingin dicapai namun pemerintahan bersih," ujarnya.
Ditambahkan, semakin baik sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan dijalankan maka semakin baik jauh dari korupsi sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Makin jauh dari korupsi maka makin dekat masyarakat dengan kesejahteraan sehingga kita harus bersama-sama untuk mewujudkan pemerintahan di seluruh Kalsel bebas korupsi," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016