Bupati Bangga Bisa Bantu Negara

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Abdul Wahid menyatakan kebanggaannya bisa membantu Negara yang tengah dilanda kesulitan keuangan, melalui penundaan pencairan Dana Alokasi Umum 2016.

"Secara pribadi saya bangga bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa membantu negara yang tengah dilanda kesulitan keuangan, berarti pemerintah pusat memiliki pertimbangan tersendiri melihat kemampuan daerah kita," ujar Wahid.

Wahid mengatakan, Kabupaten HSU salah satu kabupaten yang terkena penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp53,48 miliar. Penentuan daerah dan besaran nominal DAU yang ditunda ini didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas daerah pada akhir 2016 yang dikategorikan sangat tinggi hingga sedang.

Kabupaten HSU, kata Wahid, berdasarkan data dan laporan realisasi penggunaan anggaran masuk dalam kategori sedang, sehingga Kabupaten HSU dikenakan penundaan pencairan DAU oleh pemerintah pusat.

Wahid mengutarakan rasa kebanggaan bisa berpartisipasi membantu negara ini ketika mendapat pertanyaan dari salah satu anggota DPRD HSU latar belakang dan penyebab Kabupaten HSU terkena penundaan pencairan DAU.

Ia mengatakan pada saat negara tengah dilanda kesulitan tentu semua semua pihak, apalagi pemerintah daerah harus saling membantu dalam mengatasi masalah yang terjadi secara nasional.

Pemerintah pusat memang terpaksa menunda pencairan DAU 2016 bagi sebanyak 169 kabupaten/kota di tanah air sebesar Rp19,4 Triliun, terhitung pencairan untuk Bulan September hingga Desember 2016. Namun pencairan DAU akan kembali disalurkan apabila realisasi penerimaan negara sudah mencukupi.

Akibat pengurangan dana transfer menyebabkan pada Rancangan APBD Perubahan Kabupaten HSU 2016 mengalami minus sebesar Rp61,68 miliar.

Mengatasi berkurangnya anggaran ini, lanjutnya, Pemkab HSU melakukan efesiensi belanja dan penundaan beberapa kegiatan di SKPD seperti pada perjalanan dinas keluar daerah, pengadaan kendaraan dinas, komputer dan sejenisnya.

Mengurangi belanja kontribusi kursus-kursus, bimbingan teknis, sosialisasi, menunda belanja untuk program akreditasi puskesmas dan pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum.

"Pemda terpaksa harus memotong anggaran semua SKPD sebesar 10 persen, pemotongan anggaran terbesar terjadi pada Dinas PU dimana proyek-proyek belum tender terpaksa dibatalkan, sedangkan proyek yang sifatnya urgen kita kerjakaan sebagian dengan sistem penunjukan langsung" katanya.