Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Anggota Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan Hasan Mahlan berpendapat, pemerintah provinsinya bisa mencontoh Jawa Timur (Jatim).
Pendapat politisi Partai Golkar itu menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin, sekembali mengikuti kunjungan kerja/studi komparasi komisinya ke pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim 18 -20 Agustus lalu.
Menurut Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kalsel tersebut, salah satu yang memungkinkan menjadi contoh pemprovnya terhadap Jatim yaitu keberadaan koordinator wilayah (Korwil).
"Saya kira tidak salah kalau Pemprov Kalsel juga membentuk korwil, karena ada dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.
Keberadaan korwil tersebut, lanjutnya, selain untuk meringankan beban tanggung jawab gubernur setempat, juga memudahkan aparat dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) berurusan.
"Korwil sebagaimana dimaksud UU 23/2014 itu secara kewilayahan seperti masa kebadaan Pembantu Gubernur (Tugub) sebelum era reformasi atau otonomi daerah. Tapi tugas dan kewenangan Korwil berbeda dengan Tugub," katanya.
"Kalau Tugub tempo dulu terkesan hanya sebagai penghubung/perantara, tanpa kewenangan yang jelas. Sedangkan Korwil mempunyai kewenangan pada hal-hal tertentu, yang bukan bersifat kebijakan gubernur," lanjutnya.
Ia menambahkan, sesuai kewilayahan dan jumlah kabupaten/kota, kemungkinan Pemprov Kalsel dapat membagi dua Korwil, yaitu untuk wilayah timur antara lain meliputi Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Kemudian untuk daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HSU), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel yang dipimpin ketuanya H Syahdillah dari Partai Gerindra ke "Bumi Brawijaya" itu semula mau mempelajari Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemprov Jatim.
"Tapi ternyata mereka juga sedang mambahas Raperda tentang SOPD Jatim, sehingga tidak banyak yang bisa kita petik dari studi komparasi tersebut," demikian Hasan Mahlan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pendapat politisi Partai Golkar itu menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin, sekembali mengikuti kunjungan kerja/studi komparasi komisinya ke pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim 18 -20 Agustus lalu.
Menurut Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kalsel tersebut, salah satu yang memungkinkan menjadi contoh pemprovnya terhadap Jatim yaitu keberadaan koordinator wilayah (Korwil).
"Saya kira tidak salah kalau Pemprov Kalsel juga membentuk korwil, karena ada dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.
Keberadaan korwil tersebut, lanjutnya, selain untuk meringankan beban tanggung jawab gubernur setempat, juga memudahkan aparat dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) berurusan.
"Korwil sebagaimana dimaksud UU 23/2014 itu secara kewilayahan seperti masa kebadaan Pembantu Gubernur (Tugub) sebelum era reformasi atau otonomi daerah. Tapi tugas dan kewenangan Korwil berbeda dengan Tugub," katanya.
"Kalau Tugub tempo dulu terkesan hanya sebagai penghubung/perantara, tanpa kewenangan yang jelas. Sedangkan Korwil mempunyai kewenangan pada hal-hal tertentu, yang bukan bersifat kebijakan gubernur," lanjutnya.
Ia menambahkan, sesuai kewilayahan dan jumlah kabupaten/kota, kemungkinan Pemprov Kalsel dapat membagi dua Korwil, yaitu untuk wilayah timur antara lain meliputi Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Kemudian untuk daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HSU), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel yang dipimpin ketuanya H Syahdillah dari Partai Gerindra ke "Bumi Brawijaya" itu semula mau mempelajari Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemprov Jatim.
"Tapi ternyata mereka juga sedang mambahas Raperda tentang SOPD Jatim, sehingga tidak banyak yang bisa kita petik dari studi komparasi tersebut," demikian Hasan Mahlan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016