Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan pemerataan pembangunan pada semua kabupaten/kota di provinsinya dan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
Ketua Komisi III H Sahrujani mengemukakan keinginan itu sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu dengan agenda peringatan ke-73 Hari Jadi (Harjad) pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut.
"Pemerataan program pembangunan dan peningkatan PSU tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kami dengan mitra kerja, kemarin 8 Agustus 2023.," ujar Sahrujani .
Mitra kerja Komisi III tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dan Dinas Perhubungan (Dishub), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ia menambahkan, keinginan Komisi III tersebut ditindaklanjuti pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dalam membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA -PPAS) Perubahan APBD (APBD-P) 2023.
"Alhamdulillah, meskipun ada kendala-kendala atau pembahasannya sedikit alot dengan mitra kerja bisa sebagai tindak lanjut dalam pembahasan di Banggar Dewan yang membahas KUPA-PPAS 2023 ," demikian Sahrujani.
Sebagai catatan ketika penyampaian KUPA-PPAS 2023 oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor beberapa hari lalu pada Rancangan APBD-P terdapat Sida Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp1 triliun lebih dari APBD Murni.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Ketua Komisi III H Sahrujani mengemukakan keinginan itu sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu dengan agenda peringatan ke-73 Hari Jadi (Harjad) pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut.
"Pemerataan program pembangunan dan peningkatan PSU tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kami dengan mitra kerja, kemarin 8 Agustus 2023.," ujar Sahrujani .
Mitra kerja Komisi III tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dan Dinas Perhubungan (Dishub), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ia menambahkan, keinginan Komisi III tersebut ditindaklanjuti pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dalam membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA -PPAS) Perubahan APBD (APBD-P) 2023.
"Alhamdulillah, meskipun ada kendala-kendala atau pembahasannya sedikit alot dengan mitra kerja bisa sebagai tindak lanjut dalam pembahasan di Banggar Dewan yang membahas KUPA-PPAS 2023 ," demikian Sahrujani.
Sebagai catatan ketika penyampaian KUPA-PPAS 2023 oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor beberapa hari lalu pada Rancangan APBD-P terdapat Sida Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp1 triliun lebih dari APBD Murni.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023