Barabai, (Antaranews Kalsel) - Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, berharap wilayah adat mendapatkan hak sebagai komunitas dan perhatian serius dari pemerintah.
Ketua (AMAN) wilayah Kalimantan Selatan, Hadi Wirawan, di Barabai Selasa pada acara musyawarah Daerah II di Gedung Juang Barabai mengatakan, pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak sebagai komunitas adat, yaitu dapat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya, sangat penting untuk segera dilaksanakan.
Menurut Hadi, perjuangan masyarakat adat sangat berat serta penuh tantangan, sehingga memerlukan kekompakan bagi seluruh Komunitas adat untuk menyatukan persepsi, dalam upaya melakukan presure pada pemerintah agar memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat.
Sebelumnya, ketua DPRD HST H Saban Efendi juga sangat mendukung, usulan regulasi tentang pengakuan masyarakat adat yang ada di HST, karena menyangkut perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat, asalkan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang lebih tinggi.
"Masyarakat di pegunungan meratus sama statusnya dan merupakan bagian dari Kabupaten HST, oleh sebab itu marilah bersama memajukan tanpa memandang perbedaan," katanya.
Menurut dia, selama ini pemerintah sudah sanagat memperhatikan, kepentingan masyarakat adat, salah satunya dengan memprogramkanpetugas kesehatan dan tenaga kependidikan harus asli orang dararah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga terus bekerja kerat untuk memberikan pelayanan berbagai bidang, baik itu kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat adat, lebih optimal.
Asisten Bidang Pemerintahan H Wildon juga menyampaikan bahwa saat ini, pemerintah daerah telah mengeluarkan perda berkenaan tentang aruh adat.
Perda tersebut bertujuan, melindungi pelaksanaan aruh adat itu sendiri, jangan sampai disusupi oleh pelaksanaan judi apapun bentuknya, serta tujuan utamanya ialah mencegah dan menghidari hal-hal yang tidak diinginkan yang imbas atau akibatnya jauh lebih besar.
"Kami berharap, melalui Musda ini, tidak hanya sekedar melakukan pemilihan ketua baru, tetapi juga dapat melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai program-program yang telah ditetapkan dan juga dapat mempertahankan kultur budaya yang ada di kabupaten HST ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua (AMAN) wilayah Kalimantan Selatan, Hadi Wirawan, di Barabai Selasa pada acara musyawarah Daerah II di Gedung Juang Barabai mengatakan, pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak sebagai komunitas adat, yaitu dapat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya, sangat penting untuk segera dilaksanakan.
Menurut Hadi, perjuangan masyarakat adat sangat berat serta penuh tantangan, sehingga memerlukan kekompakan bagi seluruh Komunitas adat untuk menyatukan persepsi, dalam upaya melakukan presure pada pemerintah agar memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat.
Sebelumnya, ketua DPRD HST H Saban Efendi juga sangat mendukung, usulan regulasi tentang pengakuan masyarakat adat yang ada di HST, karena menyangkut perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat, asalkan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang lebih tinggi.
"Masyarakat di pegunungan meratus sama statusnya dan merupakan bagian dari Kabupaten HST, oleh sebab itu marilah bersama memajukan tanpa memandang perbedaan," katanya.
Menurut dia, selama ini pemerintah sudah sanagat memperhatikan, kepentingan masyarakat adat, salah satunya dengan memprogramkanpetugas kesehatan dan tenaga kependidikan harus asli orang dararah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga terus bekerja kerat untuk memberikan pelayanan berbagai bidang, baik itu kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat adat, lebih optimal.
Asisten Bidang Pemerintahan H Wildon juga menyampaikan bahwa saat ini, pemerintah daerah telah mengeluarkan perda berkenaan tentang aruh adat.
Perda tersebut bertujuan, melindungi pelaksanaan aruh adat itu sendiri, jangan sampai disusupi oleh pelaksanaan judi apapun bentuknya, serta tujuan utamanya ialah mencegah dan menghidari hal-hal yang tidak diinginkan yang imbas atau akibatnya jauh lebih besar.
"Kami berharap, melalui Musda ini, tidak hanya sekedar melakukan pemilihan ketua baru, tetapi juga dapat melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai program-program yang telah ditetapkan dan juga dapat mempertahankan kultur budaya yang ada di kabupaten HST ini," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016