Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Petani karet di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengharapkan agar pemerintah, baik tingkat pusat maupun provinsi lebih serius lagi menangani permasalahan harga karet.
"Harapan itu mereka (petani/pekebun karet) sampaikan ketika saya melaksanakan reses di Tanah Bumbu (Tanbu) beberapa hari lalu," ujar anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Surinto ST dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Banjarmasin, Jumat.
"Memang banyak keluhan atau permasalahan yang mereka sampaikan, tapi salah satu yang menonjol masalah harga karet," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
Pengakuan petani/pekebun karet di "Bumi Bersujud" Tanbu itu, kutipnya, mereka merasa terpukul dengan anjolknya harga karet dan nyaris tidak ada kenaikan dalam beberapa tahun terkhir, terangnya menjawab Antara Kalsel.
Masyarakat petani/pekebun karena itu tampaknya menyadari rendahnya komoditas tersebut karena bahan olah karet (bokar) mereka mutu rendah, disebabkan berbagai keterbatasan.
Sebagai contoh keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan permodal untuk mengolah produk dari bokan mereka menjadi lebih berkualitas, sehingga harga komoditas tersebut bisa naik.
"Minimal mereka dapat mengolah produk karetnya dalam bentuk `unsmoke sheet` atau lembaran/set angin yang mutunya lebik baik dari asalan/bakuan biasa," tutur mantan Wakil Ketua DPRD Tanbu mengutip aspirasi warga kabupaten tersebut.
Terkait mutu dan harga karet tersebut, dia mengatakan, akan membicarakan dengan anggota DPRD Kalsel dari PKS yang duduk di Komisi II bidang ekonomi dan keuangan lembaga legislatif tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
"Memlalui teman-teman yang duduk di Komisi II DPRD Kalsel itu, kita berharapan bisa mencarikan solusi bersama Dinas Perkebunan (Disbun) provinsi setempat serta instansi terkain lainnya," demikian Surinto.
Di Kalsel terdapat daerah-daerah yang merupakan sentra perkebunan karet, baik berupa perkebunan rakyat maupun perkebunan besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, antara lain di Kabupaten Tabalong. Balangan, dan Hulu Sungai Tengah (HST).
Selain itu, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin, Banjar, Tanah Laut (Tala), Tanbu dan Kabupaten Kotabaru
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Harapan itu mereka (petani/pekebun karet) sampaikan ketika saya melaksanakan reses di Tanah Bumbu (Tanbu) beberapa hari lalu," ujar anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Surinto ST dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Banjarmasin, Jumat.
"Memang banyak keluhan atau permasalahan yang mereka sampaikan, tapi salah satu yang menonjol masalah harga karet," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
Pengakuan petani/pekebun karet di "Bumi Bersujud" Tanbu itu, kutipnya, mereka merasa terpukul dengan anjolknya harga karet dan nyaris tidak ada kenaikan dalam beberapa tahun terkhir, terangnya menjawab Antara Kalsel.
Masyarakat petani/pekebun karena itu tampaknya menyadari rendahnya komoditas tersebut karena bahan olah karet (bokar) mereka mutu rendah, disebabkan berbagai keterbatasan.
Sebagai contoh keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan permodal untuk mengolah produk dari bokan mereka menjadi lebih berkualitas, sehingga harga komoditas tersebut bisa naik.
"Minimal mereka dapat mengolah produk karetnya dalam bentuk `unsmoke sheet` atau lembaran/set angin yang mutunya lebik baik dari asalan/bakuan biasa," tutur mantan Wakil Ketua DPRD Tanbu mengutip aspirasi warga kabupaten tersebut.
Terkait mutu dan harga karet tersebut, dia mengatakan, akan membicarakan dengan anggota DPRD Kalsel dari PKS yang duduk di Komisi II bidang ekonomi dan keuangan lembaga legislatif tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
"Memlalui teman-teman yang duduk di Komisi II DPRD Kalsel itu, kita berharapan bisa mencarikan solusi bersama Dinas Perkebunan (Disbun) provinsi setempat serta instansi terkain lainnya," demikian Surinto.
Di Kalsel terdapat daerah-daerah yang merupakan sentra perkebunan karet, baik berupa perkebunan rakyat maupun perkebunan besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, antara lain di Kabupaten Tabalong. Balangan, dan Hulu Sungai Tengah (HST).
Selain itu, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin, Banjar, Tanah Laut (Tala), Tanbu dan Kabupaten Kotabaru
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016