Banjarmasin (Antaranews Kalsel ) - Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrebi) menambah instruktur pada Balai Latihan Kerja milik pemerintah provinsi setempat di Banjarbaru.
"Harapan untuk meminta tambahan instruktur Balai Latihan Keraja (BLK) Banjarbaru tersebut kami sampaikan ketika berkunjung ke Kemenpanrebi di Jakarta beberapa hari lalu," ujar Ketua Komisi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Syahdillah di Banjarmasin, Selasa.
Guna peningkatan dan pengembangan BLK Banjarbaru (36 kilometer utara Banjarmasin) itu, menurut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut, perlu penambahan tenaga instruktur.
"Sebab mana mungkin atau sulit meningkatkan dan mengembangkan BLK Banjarbaru yang merupakan hibah dari Pemerintah Korea Selatan itu, kalau tenaga instrukturnya cuma lima orang," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Padahal, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang kini bergabung dengan Partai Gerindra tersebut, keberadaan BLK Banjarbaru bukan cuma untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan di Kalsel, tapi juga provinsi tetangga.
Pasalnya jebolan BLK Banjarbaru itu juga dapat membuka lapangan kerja, sesuai keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.
Oleh karena itu, ketika berkunjung ke Kemenpanrebi, Komisi I DPRD Kalsel meminta pengangkatan/penempatan 75 tenaga instruktur di BLK Banjarbaru.
"Sebanyak 75 tenaga instruktur yang kita minta kepada Kemenpanrebi itu nantinya dapat pula memberikan pelatihan keterampilan dan keahlian pada BLK kabupaten/kota di Kalsel," demikian Syahdillah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Harapan untuk meminta tambahan instruktur Balai Latihan Keraja (BLK) Banjarbaru tersebut kami sampaikan ketika berkunjung ke Kemenpanrebi di Jakarta beberapa hari lalu," ujar Ketua Komisi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Syahdillah di Banjarmasin, Selasa.
Guna peningkatan dan pengembangan BLK Banjarbaru (36 kilometer utara Banjarmasin) itu, menurut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut, perlu penambahan tenaga instruktur.
"Sebab mana mungkin atau sulit meningkatkan dan mengembangkan BLK Banjarbaru yang merupakan hibah dari Pemerintah Korea Selatan itu, kalau tenaga instrukturnya cuma lima orang," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Padahal, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil yang kini bergabung dengan Partai Gerindra tersebut, keberadaan BLK Banjarbaru bukan cuma untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan di Kalsel, tapi juga provinsi tetangga.
Pasalnya jebolan BLK Banjarbaru itu juga dapat membuka lapangan kerja, sesuai keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.
Oleh karena itu, ketika berkunjung ke Kemenpanrebi, Komisi I DPRD Kalsel meminta pengangkatan/penempatan 75 tenaga instruktur di BLK Banjarbaru.
"Sebanyak 75 tenaga instruktur yang kita minta kepada Kemenpanrebi itu nantinya dapat pula memberikan pelatihan keterampilan dan keahlian pada BLK kabupaten/kota di Kalsel," demikian Syahdillah.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016