Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, memaparkan sejumlah inovasi dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk menurunkan angka stunting di Kalsel.
Paparan itu, disampaikan di hadapan Tim Verifikasi Penganugerahan Satyalancana Wira Karya (SWK) dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) di Ruang Rapat PM Noor, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel pada Kamis.
Baca juga: Stunting turun 19 persen, Setmilpres dan BKKBN Pusat datang ke Tapin
Kedatangan tim yang diketuai oleh Irjen Pol Drs R. Adang Ginanjar S yang juga Kepala Biro Umum Setmilpres ini adalah dalam rangka Verifikasi dan Tinjauan Lapangan terkait rencana Penganugerahan SWK untuk Gubernur Paman Birin.
Lebih lanjut Paman Birin menjelaskan, Sejumlah usaha dan inovasi untuk pencegahan stunting telah dilakukan diantarany, kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi dengan TPPS kabupaten/kota, Deklarasi Loksado, Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah, Deklarasi Ibu Hamil, 8 Aksi Konvergensi, Program Bapak Asuh Stunting Kalsel serta sejumlah gerakan seperti GerNas Isi Piringku.
Semua usaha itu menurut Paman Birin, bisa terlaksana berkat kerjasama dan sinergitas antara Gubernur dan Forkopimda Kalsel yang tergabung dalam tim, yang mengarahkan secara langsung program penurunan stunting di daerah Kalsel.
Dirinya juga menyampaikan bahwa ini adalah usaha untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia.
“Menciptakan Generasi Emas, tidak semudah membalik telapak tangan. Sehingga tugas kita lah yang menyiapkan generasi yang akan datang nanti, agar menjadi Generasi Emas Indonesia,” ujarnya.
Adang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan verifikasi dan tinjauan lapangan ini adalah untuk menggali data dan fakta di lapangan, terkait calon penerima tanda kehormatan.
Dimana nanti hasil verifikasi ini akan menjadi bahan laporan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) dan untuk memberikan informasi yang akurat untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden yang objektif.
Baca juga: Kotabaru's puskesmas provides psychological counseling for pregnant women, prevents stunting
“Tidak saja hanya di provinsi, kami juga akan melakukan tinjauan di kabupaten. Tujuan dan maksud kami adalah untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mencari sejauh mana peran pemda terutama untuk menurunkan angka stunting yang ada,” sampai Adang.
Adang menyampaikan bahwa hasil usaha kerasa Paman Birin telah berhasil menurunkan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya lihat di provinsi Kalsel, Pak Gubernur memang bersikeras untuk bisa menurunkan angka stunting. Sudah berhasil menurunkan dari angka 31 persen ke 24 persen. Tentu masih dengan harapan mampu capai target nasional 14 persen di 2024,” ujarnya.
Turut dilaksanakan dalam kunjungan ini, diskusi dan pendalaman oleh Wahidah P dari BKKBN kepada Gubernur, terkait paparan yang telah disampaikan.
Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Usulan Tanda Kehormatan SWK BKKBN tahun 2023 oleh Sekmilpres dan BKKBN dengan pihak Pemprov Kalsel.
Tampak hadir juga dalam acara itu Staf Khusus Gubernur Kalsel dan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Tanda kehormatan SWK ini, diusulkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) tahun 2023 untuk diberikan kepada Gubernur Kalsel.
Tahapan yang dilalui saat ini adalah tahapan kelima dan keenam dari total sembilan tahapan usulan pemberian tanda kehormatan bergengsi ini.
Baca juga: DPPKBP3A: Hasil survei SSGI 2022 Batola urutan pertama stunting di Kalsel
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Paparan itu, disampaikan di hadapan Tim Verifikasi Penganugerahan Satyalancana Wira Karya (SWK) dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) di Ruang Rapat PM Noor, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel pada Kamis.
Baca juga: Stunting turun 19 persen, Setmilpres dan BKKBN Pusat datang ke Tapin
Kedatangan tim yang diketuai oleh Irjen Pol Drs R. Adang Ginanjar S yang juga Kepala Biro Umum Setmilpres ini adalah dalam rangka Verifikasi dan Tinjauan Lapangan terkait rencana Penganugerahan SWK untuk Gubernur Paman Birin.
Lebih lanjut Paman Birin menjelaskan, Sejumlah usaha dan inovasi untuk pencegahan stunting telah dilakukan diantarany, kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi dengan TPPS kabupaten/kota, Deklarasi Loksado, Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah, Deklarasi Ibu Hamil, 8 Aksi Konvergensi, Program Bapak Asuh Stunting Kalsel serta sejumlah gerakan seperti GerNas Isi Piringku.
Semua usaha itu menurut Paman Birin, bisa terlaksana berkat kerjasama dan sinergitas antara Gubernur dan Forkopimda Kalsel yang tergabung dalam tim, yang mengarahkan secara langsung program penurunan stunting di daerah Kalsel.
Dirinya juga menyampaikan bahwa ini adalah usaha untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia.
“Menciptakan Generasi Emas, tidak semudah membalik telapak tangan. Sehingga tugas kita lah yang menyiapkan generasi yang akan datang nanti, agar menjadi Generasi Emas Indonesia,” ujarnya.
Adang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan verifikasi dan tinjauan lapangan ini adalah untuk menggali data dan fakta di lapangan, terkait calon penerima tanda kehormatan.
Dimana nanti hasil verifikasi ini akan menjadi bahan laporan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) dan untuk memberikan informasi yang akurat untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden yang objektif.
Baca juga: Kotabaru's puskesmas provides psychological counseling for pregnant women, prevents stunting
“Tidak saja hanya di provinsi, kami juga akan melakukan tinjauan di kabupaten. Tujuan dan maksud kami adalah untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mencari sejauh mana peran pemda terutama untuk menurunkan angka stunting yang ada,” sampai Adang.
Adang menyampaikan bahwa hasil usaha kerasa Paman Birin telah berhasil menurunkan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya lihat di provinsi Kalsel, Pak Gubernur memang bersikeras untuk bisa menurunkan angka stunting. Sudah berhasil menurunkan dari angka 31 persen ke 24 persen. Tentu masih dengan harapan mampu capai target nasional 14 persen di 2024,” ujarnya.
Turut dilaksanakan dalam kunjungan ini, diskusi dan pendalaman oleh Wahidah P dari BKKBN kepada Gubernur, terkait paparan yang telah disampaikan.
Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Verifikasi Usulan Tanda Kehormatan SWK BKKBN tahun 2023 oleh Sekmilpres dan BKKBN dengan pihak Pemprov Kalsel.
Tampak hadir juga dalam acara itu Staf Khusus Gubernur Kalsel dan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Tanda kehormatan SWK ini, diusulkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) tahun 2023 untuk diberikan kepada Gubernur Kalsel.
Tahapan yang dilalui saat ini adalah tahapan kelima dan keenam dari total sembilan tahapan usulan pemberian tanda kehormatan bergengsi ini.
Baca juga: DPPKBP3A: Hasil survei SSGI 2022 Batola urutan pertama stunting di Kalsel
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023