Amuntai, (Kalsel.Antaranews)-Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Suyudi menilai peran Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat penting dalam mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih Pemda setempat dalam laporan keuangan pembangunan daerah.
"Sebagai pengguna anggaran dan barang/jasa, peran SKPD sangat berperan untuk mempertahankan penilaian WTP yang diraih Pemkab HSU pada Laporan keuangan pembangunan daerah tahun anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalsel," ujar Suyudi di Amuntai, Jum'at.
Suyudi mengatakan, Penilaian Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pembangunan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 bisa dipertahankan asalkan seluruh Ssatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPd) secara konsisten melaksanakan pengelolaan keuangan, perencanaan, pengunaan dan pelaporannya secara tertib dan benar sesuai aturan berlaku.
Ia berharap pengelolaan keuangan tetap berbasis Akrual dengan penerapan sistem SIMDA yang sudah direkomendasikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan.
Suyudi mengakui kendalan penataan aset yang selama ini juga menjadi tantangan dalam meraih opini WTP dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan setiap tahun anggarannya juga secara bertahap terus dibenahi.
"Penanganan aset ini bersifat dinamis karena setiap tahun anggaran selalu terdapat pengadaan barang dan jasa sehingga penanganan dan penataannya juga perlu terus diupayakan untuk mempertahankan penilaian WTP," terang Suyudi.
Ia bersyukur penilaian WTP bisa diraih Pemda HSU diantaranya juga berkat pembinaan yang diberikan pihak BPKP, BPK RI, kejaksaan dan pihak terkait lainnya dimana pada 2015 ini memang dijadikan batas akhir bagi Peemerintah kabupaten/kota agar bisa meraih opini WTP ini.
Dikatakannya, upaya yang ditempuh untuk mempertahankan WTP dengan meningkatkan koordinasi BKAD dengan seluruh SKPD, melaksanakan pelatihan dan studi banding sesuai kebutuhan.
Kedepan, lanjutnya, BKAD juga akan melakukan pembinaan dan penataan terkait penggunaan anggaran di SKPD agar peruntukan anggaran bagi belanja modal dan belanja barang/jasa khususnya bisa dilaksanakan secara benar.
"Kita juga berharap setiap unsur pejabat atau pelaksana tugas di SKPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing agar perencanaan, penggunaan anggaran dan pembuatan pelaporan keuangan berlangsung tertib dan baik," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Sebagai pengguna anggaran dan barang/jasa, peran SKPD sangat berperan untuk mempertahankan penilaian WTP yang diraih Pemkab HSU pada Laporan keuangan pembangunan daerah tahun anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalsel," ujar Suyudi di Amuntai, Jum'at.
Suyudi mengatakan, Penilaian Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pembangunan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 bisa dipertahankan asalkan seluruh Ssatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPd) secara konsisten melaksanakan pengelolaan keuangan, perencanaan, pengunaan dan pelaporannya secara tertib dan benar sesuai aturan berlaku.
Ia berharap pengelolaan keuangan tetap berbasis Akrual dengan penerapan sistem SIMDA yang sudah direkomendasikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan.
Suyudi mengakui kendalan penataan aset yang selama ini juga menjadi tantangan dalam meraih opini WTP dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan setiap tahun anggarannya juga secara bertahap terus dibenahi.
"Penanganan aset ini bersifat dinamis karena setiap tahun anggaran selalu terdapat pengadaan barang dan jasa sehingga penanganan dan penataannya juga perlu terus diupayakan untuk mempertahankan penilaian WTP," terang Suyudi.
Ia bersyukur penilaian WTP bisa diraih Pemda HSU diantaranya juga berkat pembinaan yang diberikan pihak BPKP, BPK RI, kejaksaan dan pihak terkait lainnya dimana pada 2015 ini memang dijadikan batas akhir bagi Peemerintah kabupaten/kota agar bisa meraih opini WTP ini.
Dikatakannya, upaya yang ditempuh untuk mempertahankan WTP dengan meningkatkan koordinasi BKAD dengan seluruh SKPD, melaksanakan pelatihan dan studi banding sesuai kebutuhan.
Kedepan, lanjutnya, BKAD juga akan melakukan pembinaan dan penataan terkait penggunaan anggaran di SKPD agar peruntukan anggaran bagi belanja modal dan belanja barang/jasa khususnya bisa dilaksanakan secara benar.
"Kita juga berharap setiap unsur pejabat atau pelaksana tugas di SKPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing agar perencanaan, penggunaan anggaran dan pembuatan pelaporan keuangan berlangsung tertib dan baik," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016