Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menganggarkan bantuan tambahan sebesar Rp7,6 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang merupakan satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang berstatus daerah tertinggal.
"Selanjutnya tergantung upaya SKPD terkait untuk mengajukan proposal yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk diverifikasi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Fajeri Rifani di Amuntai, Jumat.
Menurut Fajeri, bantuan itu diarahkan untuk pengembangan komoditas pertanian secara umum, pengembangan industri dan pemasaran, kemitraan, koperasi dan UMKM, serta pengembangan investasi dan permodalan.
Alokasi bantuan itu di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan bagi poskesdes/poskestren dengan pagu anggaran Rp1 miliar, pengembangan home industri Rp400 juta, dan bantuan untuk pengembangan produk unggulan Rp2 miliar.
Selanjutnya bantuan peralatan dan pelatihan mesin pengolah pertanian Rp700 juta, pengembangan dermaga dan pembangunan pasar desa masing-masing Rp1 miliar serta pengadaan televisi, parabola, dan modul tenaga surya Rp1,5 miliar.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara paling banyak mendapat jatah alokasi pagu anggaran dari Ditjen PDT, yakni senilai Rp3,4 miliar dari total bantuan Rp7,6 miliar tersebut.
"Kami sudah instruksikan kepada SKPD terkait untuk membuat proposal kepada Ditjen PDT agar alokasi bantuan bisa dicairkan tahun ini," katanya.
Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Kalsel yang tidak memiliki sumber daya alam pertambangan.
Hampir seluruh wilayah di kabupaten HSU yang merupakan daerah induk dari kabupaten pemekaran Balangan tersebut merupakan rawa-rawa. Sebagian masyarakatnya bergantung para sektor pertanian dan perdagangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Selanjutnya tergantung upaya SKPD terkait untuk mengajukan proposal yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk diverifikasi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Fajeri Rifani di Amuntai, Jumat.
Menurut Fajeri, bantuan itu diarahkan untuk pengembangan komoditas pertanian secara umum, pengembangan industri dan pemasaran, kemitraan, koperasi dan UMKM, serta pengembangan investasi dan permodalan.
Alokasi bantuan itu di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan bagi poskesdes/poskestren dengan pagu anggaran Rp1 miliar, pengembangan home industri Rp400 juta, dan bantuan untuk pengembangan produk unggulan Rp2 miliar.
Selanjutnya bantuan peralatan dan pelatihan mesin pengolah pertanian Rp700 juta, pengembangan dermaga dan pembangunan pasar desa masing-masing Rp1 miliar serta pengadaan televisi, parabola, dan modul tenaga surya Rp1,5 miliar.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara paling banyak mendapat jatah alokasi pagu anggaran dari Ditjen PDT, yakni senilai Rp3,4 miliar dari total bantuan Rp7,6 miliar tersebut.
"Kami sudah instruksikan kepada SKPD terkait untuk membuat proposal kepada Ditjen PDT agar alokasi bantuan bisa dicairkan tahun ini," katanya.
Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Kalsel yang tidak memiliki sumber daya alam pertambangan.
Hampir seluruh wilayah di kabupaten HSU yang merupakan daerah induk dari kabupaten pemekaran Balangan tersebut merupakan rawa-rawa. Sebagian masyarakatnya bergantung para sektor pertanian dan perdagangan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016