Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, Denny Hendro mendorong pemerintah kabupaten setempat untuk memaksimalkan penggunaan dana APBN untuk membangun jalan.
"Dari 1.600 kilometer jalan, baru sebagian kecil yang berstatus jalan nasional dan jalan provinsi sehingga sisanya menjadi tanggung jawab," katanya di Kotabaru, Kamis.
Apabila perbaikannya hanya mengandalkan dari kemampuan APBD Kotabaru, maka akan banyak jalan yang tidak bisa tertangani karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
Oleh karenanya, menjadi satu keniscayaan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan ikhtiar memanfaatkan peluang dalam peningkatan infrastruktur di Kotabaru ini dari pengalokasian APBD provinsi dan APBN yang sebenarnya begitu besar.
Denny mengatakan, dalam hal penyediaan infrastruktur khususnya sarana jalan di Kotabaru masih sangat banyak yang perlu diperhatikan khususnya daerah-daerah kecamatan terpencil yang jauh dari koneksi daerah lain seperti yang tersebar di Daerah pemilihan I mencakup Kecamatan Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Pamukan Barat, Sampanahan dan Sungai Durian.
Bersamaan itu, ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan jalan di daerah-daerah terpencil tersebut khusus pada anggaran 2017.
"Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Dapil I, saya sangat merasa bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah tersebut, walaupun secara umum tetap memperhatikan masyarakat Kotabaru secara keseluruhan," terangnya.
Namun mengingat mendesaknya kebutuhan akan jalan sebagai salah satu urat nadi perekonomian masyarakat di pedalaman, maka pihaknya mengusulkan agar prioritas pembangunan jalan untuk anggaran 2017 Pemkab Kotabaru fokus di dapil I.
Selama ini keberadaan jalan di daerah tersebut terabaikan, sehingga sangat wajar kalau 2017 nanti difokuskan untuk peningkatan jalan yang kondisinya terkini sangat memperihatinkan, khususnya di delapan desa di Kecamatan Pamukan Selatan salah satunya Desa Banian.
"Keseriusan kami bulat, jika pemerintah daerah tidak menanggapi dengan fokus peningkatan jalan di daerah tersebut, maka kami juga kemungkinan akan tidak menyetujui beberapa program yang diajukan eksekutif," tegas Denny.
Pada bagian lain, Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam sambutannya pada forum sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran 2015 ke hadapan anggota DPRD Kotabaru menjelaskan, perkembangan penanganan jalan sebesar 57,64 persen.
Meski terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 8,22 persen, namun secara keseluruhan melihat hasil capaian kinerja pemerintah kabupaten anggaran tahun 2015, maka beberapa permasalahan perlu diperhatian dan perbaikan.
"Belum semua jalan dalam kondisi baik. Karena itu diharapkan kerja sama semua pihak, seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotabaru," kata Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Dari 1.600 kilometer jalan, baru sebagian kecil yang berstatus jalan nasional dan jalan provinsi sehingga sisanya menjadi tanggung jawab," katanya di Kotabaru, Kamis.
Apabila perbaikannya hanya mengandalkan dari kemampuan APBD Kotabaru, maka akan banyak jalan yang tidak bisa tertangani karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
Oleh karenanya, menjadi satu keniscayaan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan ikhtiar memanfaatkan peluang dalam peningkatan infrastruktur di Kotabaru ini dari pengalokasian APBD provinsi dan APBN yang sebenarnya begitu besar.
Denny mengatakan, dalam hal penyediaan infrastruktur khususnya sarana jalan di Kotabaru masih sangat banyak yang perlu diperhatikan khususnya daerah-daerah kecamatan terpencil yang jauh dari koneksi daerah lain seperti yang tersebar di Daerah pemilihan I mencakup Kecamatan Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Pamukan Barat, Sampanahan dan Sungai Durian.
Bersamaan itu, ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan jalan di daerah-daerah terpencil tersebut khusus pada anggaran 2017.
"Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Dapil I, saya sangat merasa bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah tersebut, walaupun secara umum tetap memperhatikan masyarakat Kotabaru secara keseluruhan," terangnya.
Namun mengingat mendesaknya kebutuhan akan jalan sebagai salah satu urat nadi perekonomian masyarakat di pedalaman, maka pihaknya mengusulkan agar prioritas pembangunan jalan untuk anggaran 2017 Pemkab Kotabaru fokus di dapil I.
Selama ini keberadaan jalan di daerah tersebut terabaikan, sehingga sangat wajar kalau 2017 nanti difokuskan untuk peningkatan jalan yang kondisinya terkini sangat memperihatinkan, khususnya di delapan desa di Kecamatan Pamukan Selatan salah satunya Desa Banian.
"Keseriusan kami bulat, jika pemerintah daerah tidak menanggapi dengan fokus peningkatan jalan di daerah tersebut, maka kami juga kemungkinan akan tidak menyetujui beberapa program yang diajukan eksekutif," tegas Denny.
Pada bagian lain, Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam sambutannya pada forum sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran 2015 ke hadapan anggota DPRD Kotabaru menjelaskan, perkembangan penanganan jalan sebesar 57,64 persen.
Meski terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 8,22 persen, namun secara keseluruhan melihat hasil capaian kinerja pemerintah kabupaten anggaran tahun 2015, maka beberapa permasalahan perlu diperhatian dan perbaikan.
"Belum semua jalan dalam kondisi baik. Karena itu diharapkan kerja sama semua pihak, seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotabaru," kata Bupati.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016