Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Anggota komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan H Suripno Sumas mengharapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah provinsi setempat agar meningkatkan peran.
Pasalnya selama ini atau berdasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun anggaran 2015, perusahaan daerah (Perusda) atau BUMD pemerintah provinsi (Pemprov) setempat perannya belum optimal, ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebagai contoh kurang optimalnya peran Perusda atau BUMD itu, antara lain terlihat belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap totol pendapatan daerah Kalsel, ujar pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Pertai Kebangkitan Bangsa tersebut..
"Contoh lain, besarnya penyertaan modal daerah/pemprov kepada BUMD belum sebanding dengan besarnya deviden yang diterima Pemprov," lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin bergelar sarjana hukum dan magister hukum itu..
Oleh sebab itu, sebagaimana rekomendasi DPRD Kalsel terhadap LKPj 2015, lanjut dia, Perusda atau BUMD hendaknya mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good coorporate governance).
"Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, kita berharap pendapatan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan daerah," demikian Suripno Sumas.
BUMD Pemprov setempat yang kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel, yaitu PD Bangun Banua, karena beberapa unit usaha seperti bidang sewa alat berat dan perhotelan tidak berkembang sebagaimana mestinya.
Sejumlah BUMD Pemprov tersebut yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah, baru PT Bank Kalsel yang berubah status badan usaha pada tahun 2012 dari bentuk perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas.
Sedangkan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel yang juga BUMD Pemprov setempat, baru berdiri tahun 2012 yang bertujuan membantu/memfasilitasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengakses ke dunia perbankan guna penguatan modal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pasalnya selama ini atau berdasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun anggaran 2015, perusahaan daerah (Perusda) atau BUMD pemerintah provinsi (Pemprov) setempat perannya belum optimal, ujarnya di Banjarmasin, Selasa.
Sebagai contoh kurang optimalnya peran Perusda atau BUMD itu, antara lain terlihat belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap totol pendapatan daerah Kalsel, ujar pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Pertai Kebangkitan Bangsa tersebut..
"Contoh lain, besarnya penyertaan modal daerah/pemprov kepada BUMD belum sebanding dengan besarnya deviden yang diterima Pemprov," lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin bergelar sarjana hukum dan magister hukum itu..
Oleh sebab itu, sebagaimana rekomendasi DPRD Kalsel terhadap LKPj 2015, lanjut dia, Perusda atau BUMD hendaknya mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good coorporate governance).
"Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, kita berharap pendapatan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan daerah," demikian Suripno Sumas.
BUMD Pemprov setempat yang kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel, yaitu PD Bangun Banua, karena beberapa unit usaha seperti bidang sewa alat berat dan perhotelan tidak berkembang sebagaimana mestinya.
Sejumlah BUMD Pemprov tersebut yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah, baru PT Bank Kalsel yang berubah status badan usaha pada tahun 2012 dari bentuk perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas.
Sedangkan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel yang juga BUMD Pemprov setempat, baru berdiri tahun 2012 yang bertujuan membantu/memfasilitasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengakses ke dunia perbankan guna penguatan modal.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016