Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan melakukan sistem "jemput bola" untuk pembuatan kartu nelayan.
"Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru akan mendatangi nelayan di pelosok desa dan kecamatan untuk kepentingan pendataan sekaligus pembuatan kartu nelayan," kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru Fahrudin Rifani, melalui Kabid Perikanan Tangkap Dedy Rusnadi, di Kotabaru, Kamis.
Dikatakan, jumlah nelayan di Kabupaten Kotabaru hingga saat ini diprediksi lebih 13.000 orang, tetapi yang baru membuat kartu nelayan baru 8.506 orang.
Agar nelayan bisa mendapatkan kartu nelayan, maka diperlukan kerja sama petugas dan nelayan sendiri.
Nelayan asal Desa pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Fahrurozi, mengungkapkan, ia bersama nelayan di daerahnya beramai-remai mendaftar untuk mendapatkan kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru.
"Karena kartu nelayan ini penting bagi nelayan kecil seperti kami," kata Fahrurozi.
Pemegang kartu nelayan, kata Fahrurozi, bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah bisa berupa alat tangkap, mesin perahu, kapal tangkap, BBM dengan harga murah atau bantuan yang lainnya.
Bagi nelayan yang belum memiliki kartu nelayan, mereka tidak bisa memperoleh bantuan dari pemerintah, karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan bantuan adalah harus memiliki kartu nelayan dan terdapatar dalam kelompok yang memiliki badan hukum atau legalitas.
Ia berharap, setelah memperoleh kartu nelayan dirinya terdaftar dalam kelompok tani dan akhirnya bisa mendapatkan bantuan alat tangkap, atau yang lainnya karena alat tangkap miliknya sudah mulai rusak.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru H Talib, mengusulkan 15.000 kartu nelayan ke Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Kita menargetkan hingga 2015 nanti, kita bisa mendapatkan 15.000 kartu nelayan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan," katanya.
Semua nelayan yang ada di Kabupaten Kotabaru, bisa mendapatkan kartu nelayan tersebut. "Tidak pandang bulu, baik nelayan mampu maupun nelayan kurang mampu," jelas Talib.
Salah satu manfaat dari kartu nelayan tersebut, lanjut Talib, nelayan bisa memperoleh BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
SPBN tidak akan melayani nelayan yang tidak menunjukkan kartu nelayan.
"Karena SPBN tersebut dikhususkan untuk melayani BBM bersubsidi," ucapnya.
Sedangkan warga yang nelayan tetapi tidak bisa menunjukkan kartu nelayan dianggap pengusaha, dan tidak layak untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Talib memperkirakan, jumlah nelayan di Kabupaten Kotabaru saat ini sekitar 19.000 orang.
Kartu nelayan tersebut diharapkan dapat dijadikan kartu identitas diri bagi nelayan kurang mampu. Dan dengan kartu tersebut, nelayan miskin bisa memanfaatkannya untuk membeli BBM bersubsidi di SPBN, minyak tanah, beras untuk rumah tangga miskin, dan program bantuan yang lainnya.
Para nelayan akan mendapatkan kemudahan dengan menunjukkan kartu nelayan. Bagi nelayan yang ruang lingkup pelayarannya cukup dekat, bisa memperoleh BBM bersubsidi 10-50 liter per hari.
Namun bagi nelayan besar yang jangkauan pelayarannya cukup jauh, mereka bisa membeli BBM bersubsidi 2-5 drum.
"Tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, karena masing-masing nelayan memiliki lokasi penangkapan yang berbeda-beda," terangnya.
Untuk menghindari penyalahgunaan kartu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru memperketat proses pemberian kartu nelayan.
"Khusus bagi nelayan, pemerintah telah menyediakan satu SPBN dan akan membangun satu SPBN di lokasi Pendaratan Pangkalan Ikan (PPI)," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru akan mendatangi nelayan di pelosok desa dan kecamatan untuk kepentingan pendataan sekaligus pembuatan kartu nelayan," kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru Fahrudin Rifani, melalui Kabid Perikanan Tangkap Dedy Rusnadi, di Kotabaru, Kamis.
Dikatakan, jumlah nelayan di Kabupaten Kotabaru hingga saat ini diprediksi lebih 13.000 orang, tetapi yang baru membuat kartu nelayan baru 8.506 orang.
Agar nelayan bisa mendapatkan kartu nelayan, maka diperlukan kerja sama petugas dan nelayan sendiri.
Nelayan asal Desa pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Fahrurozi, mengungkapkan, ia bersama nelayan di daerahnya beramai-remai mendaftar untuk mendapatkan kartu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru.
"Karena kartu nelayan ini penting bagi nelayan kecil seperti kami," kata Fahrurozi.
Pemegang kartu nelayan, kata Fahrurozi, bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah bisa berupa alat tangkap, mesin perahu, kapal tangkap, BBM dengan harga murah atau bantuan yang lainnya.
Bagi nelayan yang belum memiliki kartu nelayan, mereka tidak bisa memperoleh bantuan dari pemerintah, karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan bantuan adalah harus memiliki kartu nelayan dan terdapatar dalam kelompok yang memiliki badan hukum atau legalitas.
Ia berharap, setelah memperoleh kartu nelayan dirinya terdaftar dalam kelompok tani dan akhirnya bisa mendapatkan bantuan alat tangkap, atau yang lainnya karena alat tangkap miliknya sudah mulai rusak.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru H Talib, mengusulkan 15.000 kartu nelayan ke Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Kita menargetkan hingga 2015 nanti, kita bisa mendapatkan 15.000 kartu nelayan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan," katanya.
Semua nelayan yang ada di Kabupaten Kotabaru, bisa mendapatkan kartu nelayan tersebut. "Tidak pandang bulu, baik nelayan mampu maupun nelayan kurang mampu," jelas Talib.
Salah satu manfaat dari kartu nelayan tersebut, lanjut Talib, nelayan bisa memperoleh BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
SPBN tidak akan melayani nelayan yang tidak menunjukkan kartu nelayan.
"Karena SPBN tersebut dikhususkan untuk melayani BBM bersubsidi," ucapnya.
Sedangkan warga yang nelayan tetapi tidak bisa menunjukkan kartu nelayan dianggap pengusaha, dan tidak layak untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Talib memperkirakan, jumlah nelayan di Kabupaten Kotabaru saat ini sekitar 19.000 orang.
Kartu nelayan tersebut diharapkan dapat dijadikan kartu identitas diri bagi nelayan kurang mampu. Dan dengan kartu tersebut, nelayan miskin bisa memanfaatkannya untuk membeli BBM bersubsidi di SPBN, minyak tanah, beras untuk rumah tangga miskin, dan program bantuan yang lainnya.
Para nelayan akan mendapatkan kemudahan dengan menunjukkan kartu nelayan. Bagi nelayan yang ruang lingkup pelayarannya cukup dekat, bisa memperoleh BBM bersubsidi 10-50 liter per hari.
Namun bagi nelayan besar yang jangkauan pelayarannya cukup jauh, mereka bisa membeli BBM bersubsidi 2-5 drum.
"Tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, karena masing-masing nelayan memiliki lokasi penangkapan yang berbeda-beda," terangnya.
Untuk menghindari penyalahgunaan kartu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru memperketat proses pemberian kartu nelayan.
"Khusus bagi nelayan, pemerintah telah menyediakan satu SPBN dan akan membangun satu SPBN di lokasi Pendaratan Pangkalan Ikan (PPI)," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016