Target angka penurunan inflasi di Kalimantan Selatan melalui peningkatan produksi beras berisiko tidak tercapai jika integrasi program lintas instansi pusat dan daerah tidak dilakukan.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) di Gedung Bank Indonesia Banjarmasin.
Berdasarkan rilis dari Humas BPKP yang diterima Antara di Banjarmasin, Kamis (15/12) FGD dibuka oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo, diikuti oleh para pejabat penting yang bertanggung jawab mengendalikan inflasi di Kalimantan Selatan, pada Rabu kemarin.
Pejabat penting tersebut adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman (yang juga PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin), Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, dan Kepala Perum Badan Urusan Logistik Kanwil Kalimantan Selatan M Imron Rosidi, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Fikri Abdurrahman.
Hadir juga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Musrai Zulzai Subhki Nejar, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Fachri Ubadiyah, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, H Ahmadi, dan dari anggota Bank Indonesia sendiri.
Dalam FGD, Terungkap Akar Masalah
Terungkap pada saat FGD, inflasi di Kalimantan Selatan berada di angka 5,56%. Tingkat inflasi ini telah melewati batas toleransi inflasi 4%. Harga beras lokal menjadi pendorong kenaikan inflasi ini.
Ternyata, berdasarkan temuan BPKP, salah satu penyebab tingginya harga beras lokal tersebut adalah, menurunnya produksi padi akibat luas tambah tanam (LTT) Padi di Kalimantan Selatan tahun 2022 turun seluas 90.107 Ha, atau 16,83% bila dibandingkan dengan LTT Padi tahun 2021.
“Penyebab utamanya adalah, saluran air yang tidak dibersihkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan lahan pertanian tergenang terus,” jelas Rudy.
Rudy juga menyampaikan, produksi padi di Kalimantan Selatan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 159.985,77 Ton Gabah Kering Giling atau 15,74% bila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2021.
“Dari sisi harga, komoditas beras lokal pada bulan Juni sampai dengan September tahun 2022 di tingkat produsen dan pengecer memiliki tren menaik, tetapi terbalik dengan kondisi tahun 2021 yang mengalami tren penurunan harga,” tambahnya.
Terungkap juga saat FGD tersebut, sisi negatif dan keluhan petani atas larangan pembakaran hutan dan lahan.
“Larangan pembakaran lahan milik sendiri ini mengakibatkan tanaman padi mudah terkena penyakit,” ungkap Syamsir.
Padahal, pada konteks lokal, pembakaran lahan sendiri tersebut adalah upaya penyuburan tanah dan menekan biaya penyuburan lahan, jelas ahli kehutanan tersebut.
Dari FGD, Terusung Rencana Aksi
Saran Rudy, “Rencana aksi harus segera dirumuskan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan produksi padi di Kalimantan Selatan.” Ini juga akan mengefektifkan pendistribusian beras di Provinsi Kalimantan Selatan, tambahnya.
Rencana aksi yang teridentifikasi, saran Syamsir adalah, penambahan anggaran untuk pemberian bantuan benih unggul dari APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2023, penyediaan dana talangan untuk operasi pasar di masing-masing kabupaten/kota, dan perluasan program tanam padi apung.
Syamsir juga akan mengubah dan mengedukasi perilaku mengonsumsi beras lokal ke beras unggul dan Gerakan Tanam Pangan Rumahan di Kalimantan Selatan, seperti penamanan cabe dan tomat di pekarangan masyarakat.
Dari segi infrastruktur sendiri, terungkap, harus segera diidentifikasi seluruh jaringan irigasi yang tersumbat, para penanggung jawabnya, dan relokasi anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi yang tersumbat.
Penanganan infrastruktur itu akan dipimpin oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, termasuk juga memperbaiki Jalan Usaha Tani dan menentukan lokasi pengerukan sungai yang tepat.
Dari segi distribusi, Birhasani berjanji, di Desember 2022 akan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) bersama BULOG, selama harga pasar 20% lebih tinggi di atas Harga Acuan Penjualan (HAP)Ia juga mendorong pembentukan BUMD Pangan di setiap kabupaten/kota. “BUMD ini akan mengendalikan inflasi pangan dan menjaga kestabilan Nilai Tukar Petani (NTP),” ungkapnya.
Hasil FGD diharapkan mampu mewujudkan komitmen bersama dalam menjalankan langkah strategis yang integratif untuk menurunkan tingkat inflasi Kalimantan Selatan di tahun 2023.
“Awal 2023, rencana aksi dari hasil FGD akan disampaikan dan disepakati bersama saat high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan,” kata Wahyu ketika menutup FGD tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) di Gedung Bank Indonesia Banjarmasin.
Berdasarkan rilis dari Humas BPKP yang diterima Antara di Banjarmasin, Kamis (15/12) FGD dibuka oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo, diikuti oleh para pejabat penting yang bertanggung jawab mengendalikan inflasi di Kalimantan Selatan, pada Rabu kemarin.
Pejabat penting tersebut adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman (yang juga PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin), Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, dan Kepala Perum Badan Urusan Logistik Kanwil Kalimantan Selatan M Imron Rosidi, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Fikri Abdurrahman.
Hadir juga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Musrai Zulzai Subhki Nejar, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Fachri Ubadiyah, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, H Ahmadi, dan dari anggota Bank Indonesia sendiri.
Dalam FGD, Terungkap Akar Masalah
Terungkap pada saat FGD, inflasi di Kalimantan Selatan berada di angka 5,56%. Tingkat inflasi ini telah melewati batas toleransi inflasi 4%. Harga beras lokal menjadi pendorong kenaikan inflasi ini.
Ternyata, berdasarkan temuan BPKP, salah satu penyebab tingginya harga beras lokal tersebut adalah, menurunnya produksi padi akibat luas tambah tanam (LTT) Padi di Kalimantan Selatan tahun 2022 turun seluas 90.107 Ha, atau 16,83% bila dibandingkan dengan LTT Padi tahun 2021.
“Penyebab utamanya adalah, saluran air yang tidak dibersihkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan lahan pertanian tergenang terus,” jelas Rudy.
Rudy juga menyampaikan, produksi padi di Kalimantan Selatan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 159.985,77 Ton Gabah Kering Giling atau 15,74% bila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2021.
“Dari sisi harga, komoditas beras lokal pada bulan Juni sampai dengan September tahun 2022 di tingkat produsen dan pengecer memiliki tren menaik, tetapi terbalik dengan kondisi tahun 2021 yang mengalami tren penurunan harga,” tambahnya.
Terungkap juga saat FGD tersebut, sisi negatif dan keluhan petani atas larangan pembakaran hutan dan lahan.
“Larangan pembakaran lahan milik sendiri ini mengakibatkan tanaman padi mudah terkena penyakit,” ungkap Syamsir.
Padahal, pada konteks lokal, pembakaran lahan sendiri tersebut adalah upaya penyuburan tanah dan menekan biaya penyuburan lahan, jelas ahli kehutanan tersebut.
Dari FGD, Terusung Rencana Aksi
Saran Rudy, “Rencana aksi harus segera dirumuskan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan produksi padi di Kalimantan Selatan.” Ini juga akan mengefektifkan pendistribusian beras di Provinsi Kalimantan Selatan, tambahnya.
Rencana aksi yang teridentifikasi, saran Syamsir adalah, penambahan anggaran untuk pemberian bantuan benih unggul dari APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2023, penyediaan dana talangan untuk operasi pasar di masing-masing kabupaten/kota, dan perluasan program tanam padi apung.
Syamsir juga akan mengubah dan mengedukasi perilaku mengonsumsi beras lokal ke beras unggul dan Gerakan Tanam Pangan Rumahan di Kalimantan Selatan, seperti penamanan cabe dan tomat di pekarangan masyarakat.
Dari segi infrastruktur sendiri, terungkap, harus segera diidentifikasi seluruh jaringan irigasi yang tersumbat, para penanggung jawabnya, dan relokasi anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi yang tersumbat.
Penanganan infrastruktur itu akan dipimpin oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, termasuk juga memperbaiki Jalan Usaha Tani dan menentukan lokasi pengerukan sungai yang tepat.
Dari segi distribusi, Birhasani berjanji, di Desember 2022 akan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) bersama BULOG, selama harga pasar 20% lebih tinggi di atas Harga Acuan Penjualan (HAP)Ia juga mendorong pembentukan BUMD Pangan di setiap kabupaten/kota. “BUMD ini akan mengendalikan inflasi pangan dan menjaga kestabilan Nilai Tukar Petani (NTP),” ungkapnya.
Hasil FGD diharapkan mampu mewujudkan komitmen bersama dalam menjalankan langkah strategis yang integratif untuk menurunkan tingkat inflasi Kalimantan Selatan di tahun 2023.
“Awal 2023, rencana aksi dari hasil FGD akan disampaikan dan disepakati bersama saat high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan,” kata Wahyu ketika menutup FGD tersebut.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022