Sebanyak 204 orang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di seluruh provinsi di Indonesia dikukuhkan Ketua DKPP Heddy Lugito secara serentak di Yogyakarta, Selasa (1/11).
Dari ratusan TPD itu, Varinia Pura Damaiyanti menjadi salah satunya. Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini dilantik sebagai TPD DKPP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2022 hingga 2023 dari unsur masyarakat bersama Erna Kasypiah.
Kemudian dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ada sosok sang ketua Azhar Ridhanie dan anggotanya Nur Kholis Majid serta unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarmuji dan Siswandi Reya'an.
Sebagai Tim Pemeriksa Daerah yang baru dilantik, Arin, sapaan akrab wanita kelahiran Banjarmasin, 1 September 1982, ini berkomitmen untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.
"Tentunya sebagai unsur masyarakat netralitas harus terjaga dengan baik dan sebagai akademisi idealisme juga wajib dikedepankan," ucap pakar sosiologi jebolan Universitas Airlangga Surabaya itu.
Dia berharap para penyelenggara pemilu dapat bekerja sesuai aturan dan menjaga marwah pemilu agar pelaksanaan berbagai tahapan menuju Pemilu Serentak 2024 dapat berlangsung dengan berlandaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).
Varinia Pura Damaiyanti bersama lima orang lainnya sebagai TPD DKPP Provinsi Kalimantan Selatan. (ANTARA/Firman)
Arin mengakui Pemilu 2024 diprediksi menjadi arena pertarungan yang sengit karena setiap kubu dari kekuatan partai politik saling berlomba menarik simpati masyarakat.
Untuk itulah, baik KPU maupun Bawaslu diharapkan peran vitalnya mendewasakan masyarakat sebagai pemilik hak suara yang memberikan mandat kepada calon pemimpin yang didukungnya.
Tentu KPU dan Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, butuh peran serta semua pihak termasuk civitas akademika yang diharapkan dapat berkontribusi besar mengawal dan menyukseskan pemilu penuh kegembiraan dan kedamaian.
"Sosialisasi dan edukasi ini penting untuk dilakukan meminimalisasi potensi perpecahan yang semakin runcing di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik," kata Arin yang saat ini dipercaya sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Fisip ULM.
