PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) mulai melaksanakan kegiatan pembebasan lahan untuk tapak tower rencana jalur SUTT 150kV Sei Durian-Tarjun di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Manager Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 4 (UPP KLT 4) Haris Nasution mengatakan jalur SUTT 150 kV Sei Durian-Tarjun terdiri dari 291 tower yang melintasi 4 Kecamatan dan 17 desa.
"Pembangunan jalur ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) untuk menunjang IKN dan tentunya memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Kabupaten Kotabaru," ujarnya kepada ANTARA di Banjarmasin, Sabtu.
Kegiatan pembebasan itu, kata dia, dilakukan secara bertahap per kecamatan, dimulai dari pra inventarisasi, sosialisasi kepada masyarakat terdampak dan inventarisasi bersama pemilik lahan didampingi oleh aparat desa/kelurahan setempat.
"Identifikasi awal merupakan tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui siapa pemilik lahan yang terkena, untuk selanjutnya kita undang sosialisasi sehingga tepat sasaran." ujarnya.
Pihaknya berharap, kegiatan identifikasi awal ini mendapatkan kepemilikan lahan yang benar, sehingga dapat dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu pengecekan lahan bersama pemilik didampingi aparat setempat dan validasi bukti kepemilikan warga.
"Pelaksanaan pembangunan jalur ini didukung penuh oleh pemerintah daerah, Kecamatan sampai ke desa yang wilayahnya terlintasi, di mana pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Manager Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 4 (UPP KLT 4) Haris Nasution mengatakan jalur SUTT 150 kV Sei Durian-Tarjun terdiri dari 291 tower yang melintasi 4 Kecamatan dan 17 desa.
"Pembangunan jalur ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) untuk menunjang IKN dan tentunya memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Kabupaten Kotabaru," ujarnya kepada ANTARA di Banjarmasin, Sabtu.
Kegiatan pembebasan itu, kata dia, dilakukan secara bertahap per kecamatan, dimulai dari pra inventarisasi, sosialisasi kepada masyarakat terdampak dan inventarisasi bersama pemilik lahan didampingi oleh aparat desa/kelurahan setempat.
"Identifikasi awal merupakan tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui siapa pemilik lahan yang terkena, untuk selanjutnya kita undang sosialisasi sehingga tepat sasaran." ujarnya.
Pihaknya berharap, kegiatan identifikasi awal ini mendapatkan kepemilikan lahan yang benar, sehingga dapat dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu pengecekan lahan bersama pemilik didampingi aparat setempat dan validasi bukti kepemilikan warga.
"Pelaksanaan pembangunan jalur ini didukung penuh oleh pemerintah daerah, Kecamatan sampai ke desa yang wilayahnya terlintasi, di mana pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya," ujarnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022