Komisi I DPRD Kalsel Kaji Penyaluran Dana Desa

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempertanyakan teknis penyaluran, pengelolaan dan pengawasan dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Syahdillah di Amuntai, Selasa, mengatakan sesuai tugas dan fungsi komisi I maka ingin mengetahui mengkaji penyaluran dana desa yang anggaran per desa hampir mencapai Rp1 milyar.

"Kita perlu mengetahui bagaimana dana desa telah disalurkan, pengawasan dan kesiapan desa dalam mengelolanya, karena penyaluran dana desa di 2016 kembali disalurkan dan akan diperiksa BPK," ujar Syahdillah.

Syahdillah mengatakan, meski penyaluran dan pengelolaan dana desa di daerah, khususnya di Kabupaten HSU berlangsung cukup lancar, namun pembenahan harus dilakukan.

Wakil Bupati HSU Husairi Abdi saat menerima kunjungan kerja komisi I DPRD Kalsel di Mess Negara Dipa Amuntai berharap Pemerintah Propinsi Kalsel melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bisa mengalokasikan bantuan untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat desa agar lebih terampil dalam mengelola dana desa.

Husairi menyadari perlu perbaikan perencanaan, daftar kebutuhan, penyediaan kotak saran dalam pengelolaan dana desa sebagaimana disarankan anggota DPRD Kalsel.

Sekretaris Daerah Kabupaten HSU Eddy Yannor Idur menambahkan di awal penyaluran dana desa diakui aparat desa agak kewalahan karena harus mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan terkait pengelolaan dana desa, seperti menyusun RPJMDesa dan APBDes.

"Karenanya perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa melalui peningkatan pelatihan dan sosialisasi, minimal dua kali setiap tahun, karena pada penyaluran dan pengelolaan dana desa di 2016 kabarnya BPK mulai turun kelapangan untuk melakukan audit penggunaan dana desa," kata Eddy.