Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga masyarakat yang terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Secara umum Pemkab HSU juga mulai menyusun rencana aksi mengantisipasi lonjakan harga serta pengendalian inflasi di daerah.
"Sesuai dengan hasil rapat Tim Pengendali Inflasi Kabupaten HSU, maka kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai." ucap Pelaksana Tugas Bupati HSU H Husairi Abdi di Amuntai, Senin (12/9/22).
Husari mengatakan, langkah kebijakan yang dilakukan salah satunya mengefektifikan koordinasi Tim Pengedali Inflasi Pusat dan Daerah serta mengupayakan agar arus distribusi kebutuhan pokok aman lancar tidak ada hambatan.
Anggota fraksi dewan mendengarkan Plt Bupati HSU H Husairi Abdi Lc menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD HSU terhadap Raperda APBD-P 2022 di Amuntai, Senin (12/9/22). (ANTARA/Eddy A/Kominfo HSU)
Menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2022, Husairi menerangkan BLT diambil dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD-P 2022 dengan target 9000 lebih kepala keluarga (KK) yang tersebar di 10 kecamatan dan lima kelurahan.
"Terkait dengan akurasi data calon penerima BLT, maka Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan bekerja sama dengan lurah dan kepala desa untuk melakukan pendataan dengan menyisir calon keluarga penerima manfaat yang terdampak kenaikan BBM," terangnya.
Ia menambahkan, sebagai antispasi penyebaran COVID-19 dan menghindari kerumunan, maka mekanisme penyaluran BLT akan langsung diserahkan kepada kepala desa/lurah untuk kemudian dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain bantuan BLT dari Pemerintah Daerah Kabupaten HSU, Husairi menyebut, adapun program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari Kementerian Sosial RI dan disalurkan oleh Bank Himbara kepada KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam bentuk saldo e-Wallet sebesar Rp200.000 per bulan.
"Kebutuhan untuk belanja pangan atau sembako yang dibelanjakan pada agen e-Warong yang dibentuk oleh Bank Himbara," kata Husairi.
Diketahui, Bank Himbara adalah himpunan bank negara yang terdiri atas Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN ditunjuk oleh Kemensos sebagai penyalur pencairan BPNT kepada KPM untuk bantuan uang yang hanya bisa dibelanjakan membeli kebutuhan pokok di e-warong yang bekerja sama dengan bank-bank tersebut.
