Guru besar ilmu ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof. Muhammad Handry Imansyah menyarankan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) BBM juga harus menyasar masyarakat yang rentan miskin.
"Seharusnya bukan kelompok masyarakat miskin dan kelompok pekerja di bawah Rp3,5 juta saja. Tetapi hampir semua kelompok miskin juga harus mendapatkan BLT," katanya kepada ANTARA di Banjarmasin, Kamis.
Meskipun demikian, kata dia, ada 10 persen yang rentan sekali miskin. Maka, jumlahnya sekitar 2,7 juta orang lagi yang harus dicakup dalam BLT BBM.
Kelompok tersebut, nilai dia, termasuk yang rentan jatuh akibat kenaikan harga BBM yang mengakibatkan inflasi menurunkan daya beli mereka.
"Kelompok ini sering terlupakan, misalnya para ojek online dan para pekerja informal lainnya," ujar penulis “Krisis Keuangan di Indonesia, Dapat Diramalkan?” (2009) itu.
Adapun alternatif lain jika pemerintah tidak bisa memberikan BLT itu, kata dia, minimal ada alokasi BBM dengan harga khusus untuk kelompok tersebut untuk mengurangi biaya transportasi.
"Jadi yang mendapatkan BLT tidak hanya berjumlah 20 juta pekerja tersebut ditambah 16 juta subsidi," katanya.
Secara umum, terkait jaringan keamanan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat, Prof Handry menyatakan setuju hal itu dilakukan.
"Memang sudah seharusnya dilakukan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial," ujarnya.
Baca juga: Guru besar ULM: Subsidi BBM salah sasaran
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Seharusnya bukan kelompok masyarakat miskin dan kelompok pekerja di bawah Rp3,5 juta saja. Tetapi hampir semua kelompok miskin juga harus mendapatkan BLT," katanya kepada ANTARA di Banjarmasin, Kamis.
Meskipun demikian, kata dia, ada 10 persen yang rentan sekali miskin. Maka, jumlahnya sekitar 2,7 juta orang lagi yang harus dicakup dalam BLT BBM.
Kelompok tersebut, nilai dia, termasuk yang rentan jatuh akibat kenaikan harga BBM yang mengakibatkan inflasi menurunkan daya beli mereka.
"Kelompok ini sering terlupakan, misalnya para ojek online dan para pekerja informal lainnya," ujar penulis “Krisis Keuangan di Indonesia, Dapat Diramalkan?” (2009) itu.
Adapun alternatif lain jika pemerintah tidak bisa memberikan BLT itu, kata dia, minimal ada alokasi BBM dengan harga khusus untuk kelompok tersebut untuk mengurangi biaya transportasi.
"Jadi yang mendapatkan BLT tidak hanya berjumlah 20 juta pekerja tersebut ditambah 16 juta subsidi," katanya.
Secara umum, terkait jaringan keamanan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat, Prof Handry menyatakan setuju hal itu dilakukan.
"Memang sudah seharusnya dilakukan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial," ujarnya.
Baca juga: Guru besar ULM: Subsidi BBM salah sasaran
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022