Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan, dalam hal ini Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi di provinsi tersebut mau menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Irigasi H Pribadi Heru Jaya mengemukakan itu di Banjarmasin, Kamis, sebelum bertolak ke Jakarta, menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Dalam pertemuan dengan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air yang dijadwalkan 26 Februari 2016, kita akan membahas bagaimana upaya efesiensi dan efektifitas sumber daya air dalam pengelolaa irigasi," tutur wakil rakyat bergelar sarjana perikanan itu.
Sebab, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu, irigasi dalam konteks sumber daya air tidak cuma untuk pertanian secara umum/luas seperti pertanian tanaman pangan dan perikanan.
"Tapi lebih dari itu semua, keberadaan irigasi - sumber daya airnya, juga untuk sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam penyediaan air bersih buat kebutuhan masyarakat," demikian Heru.
Raperda irigasi berasal eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat bertujuan, antara lain untuk pengaturan penyediaan air buat pertanian yang belakangan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama irigasi.
Karena, bagi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan irigasi merupakan modal utama dalam upaya peningkatan kemampuan produksi petani, guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan kesinambungan/ketersediaan air dan mengatur penggunaan air secara efesien dan efektif.
Pengaturan pengguna sumber daya air tersebut sebagaimana isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemprov mempunyai wewenang mengelola sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
Selain itu, mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 hektare sampai 3.000 hektare dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Irigasi H Pribadi Heru Jaya mengemukakan itu di Banjarmasin, Kamis, sebelum bertolak ke Jakarta, menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Dalam pertemuan dengan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air yang dijadwalkan 26 Februari 2016, kita akan membahas bagaimana upaya efesiensi dan efektifitas sumber daya air dalam pengelolaa irigasi," tutur wakil rakyat bergelar sarjana perikanan itu.
Sebab, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu, irigasi dalam konteks sumber daya air tidak cuma untuk pertanian secara umum/luas seperti pertanian tanaman pangan dan perikanan.
"Tapi lebih dari itu semua, keberadaan irigasi - sumber daya airnya, juga untuk sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam penyediaan air bersih buat kebutuhan masyarakat," demikian Heru.
Raperda irigasi berasal eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat bertujuan, antara lain untuk pengaturan penyediaan air buat pertanian yang belakangan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama irigasi.
Karena, bagi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan irigasi merupakan modal utama dalam upaya peningkatan kemampuan produksi petani, guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan kesinambungan/ketersediaan air dan mengatur penggunaan air secara efesien dan efektif.
Pengaturan pengguna sumber daya air tersebut sebagaimana isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemprov mempunyai wewenang mengelola sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
Selain itu, mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 hektare sampai 3.000 hektare dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016