Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) menyetujui Raperda APBD Perubahan (APBD-P)  Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola)  tahun anggaran (TA) 2022 sebesar Rp1.455.963.547.644  pada rapat paripurna sekaligus penyampaian dua raperda, satu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan satu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Jumat (12/08/2022).

Dalam berita acara persetujuan antara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS didampingi Wakil Bupati H Rahmadian Noor bersama Ketua DPRD Saleh dan Wakil Ketua Agung Purnomo serta Hj Arpah diperoleh gambaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.353.546.050.366 berasal dari pendapatan asli daerah Rp65.625.383.440.

Selanjutnya,  dana transfer Rp1.278.845.608.225, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp9.075.058.701, belanja daerah Rp1.455.963.547.644 berasal dari belanja operasi Rp949.922.762.757, belanja modal Rp276.387.252.682, belanja tak terduga Rp3.400.000.000, belanja transfer Rp226.253.532.205,  sehingga defisit Rp102.417.497.278. 

Namun untuk pembiayaan daerah bersumber penerimaan pembiayaan terdapat Rp122.067.497.278 dan pengeluaran pembiayaan Rp19.650.000.000, sehingga pembiayaan netto Rp102.417.497.278 dan Silpa tahun berkenaan kosong. 

Banggar DPRD Batola dalam laporan hasil pembahasan disampaikan salah seorang anggota Reza Widya Noor mengutarakan, pendapatan asli daerah diproyeksikan mengalami penurunan Rp1.410.826.544 dari target APBD 2022 Rp67.036.209.984 menjadi Rp65.625.383.440. 

Sehubungan dengan itu, sebut dia, dimintakan SKPD penghasil PAD agar lebih proaktif dan inovatif melakukan terobosan penggalian agar target dapat tercapai. 

Sementara itu, Bupati Hj Noormiliyani AS menyatakan, anggaran pada Perubahan APBD 2022 tidak hanya memberikan dukungan terhadap proses pembangunan namun juga sangat dinantikan sebagai sumber daya penyempurnaan kinerja guna mewujudkan visi misi Pemkab Batola secara maksimal. 

“Perubahan APBD ini akan menjadi titik tolak penting dalam merangkai kesinambungan yang konsisten dalam penyelenggaraan pembangunan,  mengingat anggaran ini lebih merupakan upaya penyesuaian atas perubahan ketersediaan anggaran,” ucapnya. 

Baca juga: Bupati: Menangani kawasan permukiman perlu kerjasama antarinstansi
Baca juga: Sekda Batola : Target pembangunan MPP minggu ketiga Agustus 2022
 

Pewarta: Arianto

Editor : Mahdani


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022