DPRD Desak Optimalkan Program Perkebunan Dan Perikanan

Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif usai kunjungan kerja bersama rombongan komisi I di Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Surabaya, Senin mengatakan, dampak melambatnya perekonomian secara nasional salah satunya melemahnya kemampuan perusahaan sehingga terjadi ancaman PHK bagi karyawannya.

"Terlebih industri pertambangan yang sangat terpukul dengan perekonomian saat ini seperti yang beroperasi di Kabupaten Kotabaru, sehingga perusahaan yang memiliki banyak karyawan itu dengan terpaksa harus merumahkan karyawannya," kata Arif.

Menurut dia, fenomena tersebut tidak bisa dicegah karena telah sesuai dengan mekanisme pasar dengan kata lain hukum alam. Bahaimana bisa mempertahankan karyawan, kalau kemampuan finansial perusahaan kian menurun akibat minimnya pemasukan, sehingga dengan terpaksa PHK menjadi solusinya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, mantan pengacara ini menjelaskan, sebenarnya bagi pemerintah daerah Kotabaru tidak harus risau atau galau, karena solusi untuk mengatasi pengangguran akibat PHK massal ini bisa diatasi.

"Kabupaten Kotabaru yang begitu luas sangat besar memiliki potensi sumber daya alam, tinggal keseriusan pemerintah dalam membuat kebijakan sebagai solusi ini semua. Caranya adalah membuat program pembukaan lahan yang belum produktif alias nganggur dan keberadaanya masih sangat luas," katanya.

Melalui kebijakannya, pemerintah daerah bisa memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan khususnya korban PHK untuk membuka lahan untuk perkebunan sawit, mereka dibantu baik dalam legalitas maupun teknis permodalan berupa bibit atau keperluan dalam berkebun.

Apalagi lanjut dia, di Kotabaru banyak perusahaan perkebunan sawit dan karet yang bisa dihubungkan dengan pola kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.

Begitu juga bagi mereka yang domisilinya berada di sekitar pantai atau laut. Masih banyak potensi yang bisa digarap diantaranya menggalakkan budi daya ikan atau udang, yang teknisnya perlu pelibatan pemerintah daerah, mulai dari kebijakan hingga dukungan permodalan.

"Banyak contoh nyata suksesnya budi daya udang vaname hanya dengan memanfaatkan lahan terbatas di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, bahkan sebagian besar masyarakatnya menjadikan usaha ini sumber penghasilan utama atau pokok," terangnya.

Kotabaru bisa mengadopsi kesuksesan ini, studi banding ke Kabupaten Barru dan mereka sudah menyatakan kesiapannya untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana budi daya udang vaname yang sebenarnya mempunyai nilai eknomis yang sangat tinggi karena menjadi komoditas ekspor.

Kesimpulannya, sangat terbuka dalam mengatasi permasalahan angka pengangguran akibat dari PHK perusahaan di Kotabaru, intinya tinggal kemauan dan keseriusan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang memudahkan bagi warganya melalui program perkebunan dan perikanan.

Karena kedua sektor tersebut tidak akan bergantung dengan perusahaan sebaaimana ketika mereka bekerja sebagai karyawan, dengan demikian kemandirian ekonomi masyarakat Kotabaru bisa tercapai dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.