Lahan Pertanian Pangan Kalsel Jangan Dialihfungsikan

Harapan itu disampaikan dalam acara pemandangan umum terhadap Raperda tentang irigasi di Kalsel, pada rapat paripurna DPRD setempat dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Abernai Sulaiman di Banjarmasin, Selasa, dihadiri Sekdaprov HM Arsyadie mewakili Penjabat Gubernur setempat.

Pasalnya, menurut Fraksi Partai Golkar (FPG) tersebut melalui juru bicaranya Misri Syarkawie, tipe penduduk Kalsel secara umum bukan cuma sekedar masyarakat agraris, tapi merupakan penyangga ketahanan pangan nasional.

Karenanya, menurut FPG DPRD Kalsel yang diketuai H Murhan Effendie itu, pembangunan sektor pertanian dan irigasi di provinsi yang kini berpenduduk sekitar empat juta jiwa tersebut menjadi sangat penting.

Oleh sebab itu wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang berusaha membangun sektor pertanian serta mengatur irigasi, sehingga ke depan kelestarian lahan pangan agar tetap terjadi atau tak ada pengalihfungian.

Sebab, menurut FPG tersebut, infrastruktur irigasi merupakan "basic need" bagi petani untuk mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karenanya pula larangan alih fungsi lahan pertanian menjadi keharusan.

"Kita tidak ingin lahan pertanian (sawah) yang produktif berubah menjadi lahan permukiman, gedung dan bangunan lain," demikian Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.

Sebelumnya Pemprov Kalsel 3 Februari lalu menyampaikan Raperda tentang irigasi di provinsi tersebut sebagai salah satu upaya pengaturan pengairan pertanian, yang pada gilirannya bisa meningkat produksi pertanian dengan sasaran tidak cuma mampu mempertahankan swasembada, tapi juga terus mengalami surplus.

Produksi padi Kalsel tahun 2005 kendati mengalami penurunan karena musim kemarau panjang, tapi tetap surplus dan dapat membantu kebutuhan provinsi tetangga serta berstatus sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasipnal.