Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS minta kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Batola agar penyelenggaraan pemerintahan di tahun terakhir kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor lebih ditingkatkan.
“Pada tahun terakhir ini penyelenggaraan pemerintahan hendaknya ditingkatkan baik jumlah, kualitas, intensitas maupun ragam jenis dengan melakukan langkah-langkah strategis melalui berbagai perubahan dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing,” ujarnya, saat memimpin upacara bendera, di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Setdakab Batola), Senin (18/07/2022).
Mengapa hal itu ditekankan, karena sebut Noormiliyani, salah satu kunci keberhasilan mewujudkan visi dan misi Pemkab Batola selain ditentukan keselarasan kegiatan dan program kerja di setiap SKPD juga sangat tergantung sikap profesionalitas dan mutu kinerja pegawai didasari semangat kerja dan tingkat kedisiplinan setiap aparatur yang mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan serta kesungguhan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku abadi masyarakat dan abdi pemerintah.
“Dalam Peraturan Presiden Nomor : 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 menjadi landasan pelaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik,” paparnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengutarakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Bupati satu-satunya wanita di Kalsel ini menjelaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi ini menjadi instrumen utama pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2017-2022 Batola, khususnya pada Misi 4, yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.
Sehubungan itulah ia menginstruksikan, para kepala SKPD yang juga berperan sebagai agen perubahan harus memiliki komitmen yang sama untuk melakukan perubahan birokrasi di SKPD masing-masing.
Selain itu, lanjutnya, konsisten mendorong perubahan sesuai program perubahan yang telah disusun sehingga diharapkan birokrasi ke depan akan semakin baik, melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan reformasi birokrasi agar progres dan permasalahan dapat diketahui secara dini.
Selanjutnya, ucap dia, melakukan penguatan dan penajaman program dan kegiatan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah kabupaten dan perangkat daerah agar fokus mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik semakin prima.
Di samping itu, lanjut dia, menjadikan reformasi birokrasi sebagai sebuah kebutuhan bagi semua ASN dengan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja, penataan pelayanan publik, penataan kelembagaan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penataan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, harap anak Gubernur Ketiga Kalsel almarhum H Aberani Sulaiman ini, dapat menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, guna pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala.
Apel Bendera Senin tersebut, selain dihadiri para pelaksana, pejabat fungsional, kasubag/sub koordinator, kabid, kabag, camat, pimpinan SKPD, asisten dan staf ahli Bupati juga dihadiri Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
“Pada tahun terakhir ini penyelenggaraan pemerintahan hendaknya ditingkatkan baik jumlah, kualitas, intensitas maupun ragam jenis dengan melakukan langkah-langkah strategis melalui berbagai perubahan dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing,” ujarnya, saat memimpin upacara bendera, di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Setdakab Batola), Senin (18/07/2022).
Mengapa hal itu ditekankan, karena sebut Noormiliyani, salah satu kunci keberhasilan mewujudkan visi dan misi Pemkab Batola selain ditentukan keselarasan kegiatan dan program kerja di setiap SKPD juga sangat tergantung sikap profesionalitas dan mutu kinerja pegawai didasari semangat kerja dan tingkat kedisiplinan setiap aparatur yang mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan serta kesungguhan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku abadi masyarakat dan abdi pemerintah.
“Dalam Peraturan Presiden Nomor : 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 menjadi landasan pelaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik,” paparnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengutarakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Bupati satu-satunya wanita di Kalsel ini menjelaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi ini menjadi instrumen utama pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2017-2022 Batola, khususnya pada Misi 4, yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.
Sehubungan itulah ia menginstruksikan, para kepala SKPD yang juga berperan sebagai agen perubahan harus memiliki komitmen yang sama untuk melakukan perubahan birokrasi di SKPD masing-masing.
Selain itu, lanjutnya, konsisten mendorong perubahan sesuai program perubahan yang telah disusun sehingga diharapkan birokrasi ke depan akan semakin baik, melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan reformasi birokrasi agar progres dan permasalahan dapat diketahui secara dini.
Selanjutnya, ucap dia, melakukan penguatan dan penajaman program dan kegiatan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah kabupaten dan perangkat daerah agar fokus mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik semakin prima.
Di samping itu, lanjut dia, menjadikan reformasi birokrasi sebagai sebuah kebutuhan bagi semua ASN dengan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja, penataan pelayanan publik, penataan kelembagaan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penataan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, harap anak Gubernur Ketiga Kalsel almarhum H Aberani Sulaiman ini, dapat menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, guna pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala.
Apel Bendera Senin tersebut, selain dihadiri para pelaksana, pejabat fungsional, kasubag/sub koordinator, kabid, kabag, camat, pimpinan SKPD, asisten dan staf ahli Bupati juga dihadiri Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022