Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -  Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, bakal melakukan pengetatan anggaran belanja daerah pada 2017 bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menutupi defisit anggaran 2016.
    

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhammad Hosni Thamrin di Amuntai, Selasa mengatakan, defisit anggaran pada 2016, diperkirakan mencapai sekitar Rp239 miliar.
    

"Melihat kenyataan ini kami harus hati-hati dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, termasuk yang dilaksanakan oleh SKPD," katanya.
    

Devisit anggaran tersebut, kata dia, antara lain di karenakan sejak 2016 ini, HSU tidak mendapatkan lagi dana bagi hasil royalti batu bara dari Kabupaten Balangan.
    

Selain itu, tambah dia, dana bagi hasil dari Pemprov Kalimantan Selatan, juga turun nilainya sehingga semakin mengurangi pendapatan keuangan daerah.
    

"Kita tidak berani lagi meningkatkan proyeksi defisit anggaran di 2017, sehingga terpaksa kita melakukan pengurangan anggaran pada SKPD," katanya.
    

Namun tambah dia, SKPD tidak perlu terlalu khawatir, pengurangan anggaran SKPD tersebut, tidak termasuk anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa.
    

Apalagi, kata Thamrin, rencana pemangkasan anggaran di SKPD ini masih menunggu pendalaman Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
    

Selain itu, kata dia, pihaknya juga masih harus melihat dulu jumlah dana DAK dan dana bantuan pusat lainnya yang belum bisa diketahui penambahan atau pengurangan jumlahnya.
    

Menyiasati agar program pembangunan tetap berjalan dengan baik, Thamrin berharap program dan kegiatan yang bisa dikerjakan dengan anggaran dana desa agar direalisasikan melalui anggaran dana desa.
    

Sehingga, tambah dia, pemanfaatan dana desa secara maksimal tersebut, bisa mengurangi beban APBD dan tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan.
    

Apalagi, lanjut dia, anggaran daerah yang mengalir ke desa juga berasal dari dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 10 persen dan dana perimbangan di luar DAK sebesar 10 persen.
    

"Total dana bagi hasil 10 persen ini untuk semua desa mencapai Rp70 miliar, sedang total dana yang mengalir ke desa termasuk dari dana desa dan lainnya di Kabupaten HSU mencapai Rp197 Miliar," kata Thamrin./D

Pewarta: Eddy Abdillah

Editor : Eddy Abdillah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016