Keberadaan miniatur taman hutan hujan tropis di area perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru menjadi bukti nyata kontribusi Kalsel dalam aksi mitigasi krisis iklim.
Hal itu disampakan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman, usai pembukaan acara sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Kalimantan, yang dilaksanakan di gedung auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, Kamis (7/7).
Menurut Ruandha, keberadaan miniatur hutan tropis tersebut merupakan upaya nyata bagaimana Indonesia bisa membuktikan membangun hutan tropika basah.
“Saya secara pribadi dan institusi mengucapkan terimakasih dan bangga yang luar biasa, Kalsel sudah mulai kegiatan itu dengan adanya taman hutan tropis,” katanya.
Sosialisasi Indonesia’s FOLU (forest and other land uses) Net Sink 2030 itu diikuti oleh seluruh unit kerja di KLHK dan dinas terkait regional Kalimantan, dalam rangka membuktikan kepada global bahwa Indonesia mampu berpartisipasi menurunkan gas rumah kacanya pada tahun 2030 nanti.
“Indonesia akan mencapai tingkat emisi yang seimbang, antara emisi dan serapan di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030,” kata Ruandha.
Ditambahkan, Kementerian LHK pada Juli 2022 ini akan melakukan pendetailan tugas yang akan dilakukan oleh masing masing provinsi, khususnya pada 12 provinsi yang menjadi sasaran tingkat tapak (tingkat paling bawah).
“Salah satu upaya yang dilakukan Kalsel yang nyata adalah pengendalian kebakaran hutan dan meningkatkan tutupan lahan krisis,“ katanya.
Pembukaan sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Kalimantan, di auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, Kamis 7/7/2022. (Antara/Latif Thohir)
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, menyampaikan, perlu adanya kontribusi semua pihak baik dalam hal pemikiran maupun anggaran, agar pelaksanaan tersebut bisa tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.
“ Hasil pertemuan dari sodialisasi ini nantinya akan disusun pedoman pelaksanaan sampai tingkat tapak, apa yang menjadi kewenangan, tugas dan kawajiban pemprov, dan sumber pembiayaan dari mana” Kata Roy.
Menurut Roy berdasarkan paparan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dibutuhkan 200 trilyun rupiah untuk menyelesaikan program mitigasi Iklim tersebut, sampai 2030.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui sambutan yang dibacakan Sekdaprov Kalsel berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian alam.
Komitmen tersebut, menurut Gubernur atau yang biasa disapa Paman Birin itu, hadir dalam bentuk aksi nyata, yakni gerakan Revolusi Hijau yang sudah dimulai sejak 2017.
“Melalui program Revolusi Hijau, hingga 2022 ini kita mampu merehabilitasi hutan dan lahan kritis lebih dari 122 ribu hektare,” papar gubernur.
Paman Birin menyatakan, Pemprov Kalsel akan terus menggelorakan gerakan Revolusi Hijau secara berkelanjutan, apalagi dengan posisi Kalsel sebagai gerbang IKN.
“Kalsel bertekad menjadi bagian terdepan dalam memberikan kontribusi untuk pemulihan perubahan iklim,” tegas Paman Birin.
