Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah belajar pengelolaan pupuk bersubsidi ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Rombongan Pemkab Kapuas ke Barito Kuala yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setdakab Kapuas H Masrani, disambut Sekretaris Daerah Batola Ir H Supriyono dan jajarannya.
Menurut H Masrani, studi banding yang dilakukan jajaran Pemkab Kapuas, selain menimba ilmu tentang pemberian dana pinjaman bergulir untuk pupuk, juga untuk mengetahui beberapa hal lainnya seperti, masalah perbatasan, dan jembatan di Desa Pantang dan Desa Dadahup.
Setdakab Batola H Supriyono mengatakan, untuk program pinjaman dan pupuk bersubsidi sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 lalu.
Program Pemkab Batola tersebut, jelas dia, bertujuan untuk membantu para petani dan memberantas jaringan rentenir.
"Ketika petani kita diberi pinjaman dana, maka pada saat mengembalikan dana tersebut, tanpa disertai dengan bunga," ucapnya.
Sedangkan masalah pembangunan jembatan di Desa Pantang dan di Desa Dadahup (Panda), katanya, sudah masuk dalam anggaran nasional pada 2016.
"Pemkab Kapuas dan Pemkab Batola juga sudah bisa menganggarkannya," tegasnya.
Kegiatan study banding yang dilaksanakan di Aula Mufakat Pemkab Batola itu, dilanjutkan dengan saling bertukar cendera mata oleh masing-msing kabupaten./D
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Rombongan Pemkab Kapuas ke Barito Kuala yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setdakab Kapuas H Masrani, disambut Sekretaris Daerah Batola Ir H Supriyono dan jajarannya.
Menurut H Masrani, studi banding yang dilakukan jajaran Pemkab Kapuas, selain menimba ilmu tentang pemberian dana pinjaman bergulir untuk pupuk, juga untuk mengetahui beberapa hal lainnya seperti, masalah perbatasan, dan jembatan di Desa Pantang dan Desa Dadahup.
Setdakab Batola H Supriyono mengatakan, untuk program pinjaman dan pupuk bersubsidi sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 lalu.
Program Pemkab Batola tersebut, jelas dia, bertujuan untuk membantu para petani dan memberantas jaringan rentenir.
"Ketika petani kita diberi pinjaman dana, maka pada saat mengembalikan dana tersebut, tanpa disertai dengan bunga," ucapnya.
Sedangkan masalah pembangunan jembatan di Desa Pantang dan di Desa Dadahup (Panda), katanya, sudah masuk dalam anggaran nasional pada 2016.
"Pemkab Kapuas dan Pemkab Batola juga sudah bisa menganggarkannya," tegasnya.
Kegiatan study banding yang dilaksanakan di Aula Mufakat Pemkab Batola itu, dilanjutkan dengan saling bertukar cendera mata oleh masing-msing kabupaten./D
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016