Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan mau mendatangi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta untuk membicarakan masalah kelistrikan.
"Dalam kunjungan ke luar daerah kali ini, kami kembali akan mendatangi Kementerian ESDM untuk masalah kelistikan di Kalsel," ujar Ketua Komisi III DPRD provinsi tersebut, H Bardiansyah di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis.
Pasalnya, lanjut wakil rakyat tingkat provinsi tersebut yang satu-satunya bergelar doktor itu, penanganan masalah kelistrikan di Kalsel belum tuntas, yaitu masih terjadi pemadaman bergilir dan sering "byar pet" (padam seketika).
Padahal dari manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) yang berkedududkan di Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin), Kalsel itu beberapa kali berjanji/menytakan tidak akan ada lagi pemadaman bergilir.
Begitu pula pemerintah pusat tidak sekali dua berjanji akan memperhatikan masalah kelistrikan di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan provinsi tersebut.
"Namun janji dari PLN tersebut tampaknya masih sebatas janji, belum mampu menepati janji dengan berbagai alasan antara lain karena kekurangan atau ketidakseimbangan persediaan daya listrik dengan kebutuhan konsumen/masyarakat," ujarnya.
Demikian pula halnya, lanjut politisi Partai Golkar itu menjawab Antara Kalsel, pemerintah pusat belum merealisasikan janji untuk menambah pembangunan pembangkit listrik guna mengatasi masalah kekurangan daya/energi listrik.
Sendangkan Kalsel yang juga merupakan lumbung energi seperti batu bara, bahkan sebagai pemasok kebutuhan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa yang notabene hampir tak pernah terjadi pemadaman bergilir atau byar pet.
"Oleh sebab itu, kita tidak bosan-bosannya atau kembali mau membicarakan masalah kelistrikan di `Bumi Perjuangan Pangeran Antasari` atau `Bumi Lambung Mangkurat` Kalsel dengan Kementerian ESDM," lanjutnya.
"Pada kunjungan ke Kementerian ESDM tersebut, yang dijadwalkan 10-12 Desember 2015, kita juga mengajak manajemen PT PLN Kalselteng, agar tidak ada dusta di anatara kita guna meningkatkan pembangunan kelistrikan di Kalsel," demikian Bardiansyah.
Pada kesempatan terpisah Manajer Pembangkitan PT PLN Kalselteng Anang Wijayanta menerangkan, cadangan daya relatif kecil pada saat beban puncak antara pukul 18.00 - 22.00 wita.
Oleh sebab itu, kalau terjadi gangguan pada satu pembangkit di Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut, Kalsel (sekitar 125 kilometer timur Banjarmasin), maka terpaksa ada pemadaman untuk jaringan tertentu.
Pasalnya daya dari satu unit pembangkit pada PLTU Asam-Asam sebesar 65 Mega Watt (MW), sedangkan cadangan yang tersedia cuma berkisar antara 10 MW - 40 MW, sehingga terjadi defisit.
"Itupun saat beban puncak, kami minta agar perusahaan seperti perhotelan dan super market menggunakan generatoir set (genset) mereka sendiri, tidak memanfaatkan aliran listrik dari PLN," Anang Wijayanta.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Dalam kunjungan ke luar daerah kali ini, kami kembali akan mendatangi Kementerian ESDM untuk masalah kelistikan di Kalsel," ujar Ketua Komisi III DPRD provinsi tersebut, H Bardiansyah di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis.
Pasalnya, lanjut wakil rakyat tingkat provinsi tersebut yang satu-satunya bergelar doktor itu, penanganan masalah kelistrikan di Kalsel belum tuntas, yaitu masih terjadi pemadaman bergilir dan sering "byar pet" (padam seketika).
Padahal dari manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) yang berkedududkan di Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin), Kalsel itu beberapa kali berjanji/menytakan tidak akan ada lagi pemadaman bergilir.
Begitu pula pemerintah pusat tidak sekali dua berjanji akan memperhatikan masalah kelistrikan di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan provinsi tersebut.
"Namun janji dari PLN tersebut tampaknya masih sebatas janji, belum mampu menepati janji dengan berbagai alasan antara lain karena kekurangan atau ketidakseimbangan persediaan daya listrik dengan kebutuhan konsumen/masyarakat," ujarnya.
Demikian pula halnya, lanjut politisi Partai Golkar itu menjawab Antara Kalsel, pemerintah pusat belum merealisasikan janji untuk menambah pembangunan pembangkit listrik guna mengatasi masalah kekurangan daya/energi listrik.
Sendangkan Kalsel yang juga merupakan lumbung energi seperti batu bara, bahkan sebagai pemasok kebutuhan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa yang notabene hampir tak pernah terjadi pemadaman bergilir atau byar pet.
"Oleh sebab itu, kita tidak bosan-bosannya atau kembali mau membicarakan masalah kelistrikan di `Bumi Perjuangan Pangeran Antasari` atau `Bumi Lambung Mangkurat` Kalsel dengan Kementerian ESDM," lanjutnya.
"Pada kunjungan ke Kementerian ESDM tersebut, yang dijadwalkan 10-12 Desember 2015, kita juga mengajak manajemen PT PLN Kalselteng, agar tidak ada dusta di anatara kita guna meningkatkan pembangunan kelistrikan di Kalsel," demikian Bardiansyah.
Pada kesempatan terpisah Manajer Pembangkitan PT PLN Kalselteng Anang Wijayanta menerangkan, cadangan daya relatif kecil pada saat beban puncak antara pukul 18.00 - 22.00 wita.
Oleh sebab itu, kalau terjadi gangguan pada satu pembangkit di Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut, Kalsel (sekitar 125 kilometer timur Banjarmasin), maka terpaksa ada pemadaman untuk jaringan tertentu.
Pasalnya daya dari satu unit pembangkit pada PLTU Asam-Asam sebesar 65 Mega Watt (MW), sedangkan cadangan yang tersedia cuma berkisar antara 10 MW - 40 MW, sehingga terjadi defisit.
"Itupun saat beban puncak, kami minta agar perusahaan seperti perhotelan dan super market menggunakan generatoir set (genset) mereka sendiri, tidak memanfaatkan aliran listrik dari PLN," Anang Wijayanta.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015