Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS meminta kepada seluruh Kepala SKPD berperan aktif agar predikat Kota Layak Anak (KLA) Batola pada tahun 2021 meraih pratama bisa meningkat di tahun 2022.
"Saya minta semua SKPD bisa mendukung pemenuhan bukti dukung KLA ini, harapan kita 2022 ini Batola mendapat predikat Madya, " harap wanita pertama yang menjadi bupati di Kalimantan Selatan ini, dihadapan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada acara persiapan penilaian Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, di rumah jabatan bupati setempat, Rabu (23/3).
Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Batola Hj Harliani mengatakan, dalam kegiatan itu membahas terkait penilaian - penilaian apa saja yang belum terpenuhi dan pertanyaan apa saja yang kemungkinan diberikan, jika dilakukan assessment oleh kementrian beserta tim evaluasi.
"Penilaian dilakukan dengan sistem evaluasi mandiri, dimana setiap Kabupaten/kota mengupload bukti dukung dalam pemenuhan KLA, " jelas Harliani.
Kemudian, sebut dia, kementrian dan tim evaluasi yang terdiri dari berbagai pakar dan akademisi akan melakukan penilaian.
Jika dianggap tinggi, ungkap dia, maka ada kemungkinan, bisa dilakukan audiensi secara virtual maupun tim Kementrian akan lakukan evaluasi langsung ke Batola.
"Karena itu kita DPPKBP3A Batola sebagai leading sektor dengan dukungan penuh dari Bupati berharap dinas-dinas terkait lainnya membantu mendukung pemenuhan bukti dukung ini, " tambah mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Batola ini.
KLA sendiri, sebut dia, merupakan sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui integrasi sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha secara keseluruhan dalam program kebijakan untuk menjamin hak anak.
Penghargaan KLA, papar dia, diberikan kepada seluruh kabupaten/kota yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Sedangkan apresiasi pelaksanaan KLA di daerah, terang dia, diberikan dalam lima kategori, mulai Pratama, Madya, Nindya, Utama hingga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Tahapan evaluasi mandiri, papar dia, berlangsung hingga 31 Maret 2022.
"Direncanakan tim kementrian melakukan evaluasi langsung maupun audiensi secara virtual pada bulan Mei 2022,"tandasnya.
Bupayi Batola Hj Noormiliyani AS kumpulkan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk persiapan penilaian Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, di rumah jabatan bupati setempat, Rabu (23/3).Foto:Antaranews Kalsel/Prokopimda Batola.
