Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pandangan akhir Fraksi Golkar DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan terhadap pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD 2016 menekankan konservasi dan rehabilitasi lingkungan yang rusak sebagai antisipasi terjadinya bencana banjir bersamaan tibanya musim hujan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotabaru Arbani di Kotabaru, Jumat mengatakan, kemarau panjang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air yang dari tahun ke tahun kondisinya kian parah, karena mengakibatkan krisis air bersih di Kotabaru.
"Melihat kondisi tersebut Fraksi Partai Golkar memandang perlu agar Pemerintah daerah Kotabaru menangani masalah tersebut dengan serius, termasuk juga disaat musim penghujan wilayah/ daerah tertentu pasti mengalami kebanjiran, sehingga perlunya konservasi lingkungan dan rehabilitasi alam yang rusak," kata Arbani.
Selain itu lanjut dia, penekanan terhadap optimalisasi kinerja Dinas Pariwisata agar bisa berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mewujudkan program Ekonomi Kreatif, melalui pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Kotabaru.
Upaya yang bisa dilakukan diantaranya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat khususnya generasi muda potensial untuk mengembangkan Ekonomi kreatif dimaksud sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah Kabupaten Kotabaru.
Pada bagian lain, Arbani juga menyinggung tentang kontribusi pihak swasta melalui program coorporate sosial responsibility (CSR) dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru khususnya infrastruktur di daerah pedesaan.
"Melihat dari hasil Musrenbang tingkat Desa mencapai Anggaran Rp6 sampai Rp7 triliun.
Sedangkan APBD Kotabaru kurang lebih Rp1,9 triliun. Sehingga perlu peran serta pihak ketiga untuk memberikan program CSR yang optimal tepat sasaran untuk membantu masyarakat Kotabaru," katanya seraya menyebut tentunya diperlukan singkronisasi program dan Transparansi agar terwujudnya pembangunan Kabupaten Kotabaru secara maksimal.
Point selanjutnya yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah, program pemerintah Pusat melalui E-KTP, Kepada Dinas Terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya mampu mensingkronkan kebijakan Pemerintah Daerah agar masyarakat mudah mendapatkan Pelayanan pembuatan dan atau pengganti E-KTP.
Hal ini mengingat pentingnya keberadaan dokumen E-KTP bagi masyarakat dalam melakukan berbagai urusan dan kepentingan administrasi. Lambatnya pengurusan E-KTP juga dikarenakan jauhnya jarak antar desa dan kecamatan. Oleh karenanya, ini sangat menjadi perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait.
Masih dari sejumlah sektor yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah kinerja Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan, hal ini terkait besarnya silpa, di sisi lain masih ada pekerjaan proyek yang terbengkalai dan belum selesai sehingga tertundanya fasilitas tersebut untuk dinikmati masyarakat.
"Hendaknya dinas tersebut dalam rencana strategisnya harus didasarkan aspirasi masyarakat dan menganut azas manfaat," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotabaru Arbani di Kotabaru, Jumat mengatakan, kemarau panjang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air yang dari tahun ke tahun kondisinya kian parah, karena mengakibatkan krisis air bersih di Kotabaru.
"Melihat kondisi tersebut Fraksi Partai Golkar memandang perlu agar Pemerintah daerah Kotabaru menangani masalah tersebut dengan serius, termasuk juga disaat musim penghujan wilayah/ daerah tertentu pasti mengalami kebanjiran, sehingga perlunya konservasi lingkungan dan rehabilitasi alam yang rusak," kata Arbani.
Selain itu lanjut dia, penekanan terhadap optimalisasi kinerja Dinas Pariwisata agar bisa berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mewujudkan program Ekonomi Kreatif, melalui pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Kotabaru.
Upaya yang bisa dilakukan diantaranya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat khususnya generasi muda potensial untuk mengembangkan Ekonomi kreatif dimaksud sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah Kabupaten Kotabaru.
Pada bagian lain, Arbani juga menyinggung tentang kontribusi pihak swasta melalui program coorporate sosial responsibility (CSR) dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru khususnya infrastruktur di daerah pedesaan.
"Melihat dari hasil Musrenbang tingkat Desa mencapai Anggaran Rp6 sampai Rp7 triliun.
Sedangkan APBD Kotabaru kurang lebih Rp1,9 triliun. Sehingga perlu peran serta pihak ketiga untuk memberikan program CSR yang optimal tepat sasaran untuk membantu masyarakat Kotabaru," katanya seraya menyebut tentunya diperlukan singkronisasi program dan Transparansi agar terwujudnya pembangunan Kabupaten Kotabaru secara maksimal.
Point selanjutnya yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah, program pemerintah Pusat melalui E-KTP, Kepada Dinas Terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya mampu mensingkronkan kebijakan Pemerintah Daerah agar masyarakat mudah mendapatkan Pelayanan pembuatan dan atau pengganti E-KTP.
Hal ini mengingat pentingnya keberadaan dokumen E-KTP bagi masyarakat dalam melakukan berbagai urusan dan kepentingan administrasi. Lambatnya pengurusan E-KTP juga dikarenakan jauhnya jarak antar desa dan kecamatan. Oleh karenanya, ini sangat menjadi perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait.
Masih dari sejumlah sektor yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah kinerja Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan, hal ini terkait besarnya silpa, di sisi lain masih ada pekerjaan proyek yang terbengkalai dan belum selesai sehingga tertundanya fasilitas tersebut untuk dinikmati masyarakat.
"Hendaknya dinas tersebut dalam rencana strategisnya harus didasarkan aspirasi masyarakat dan menganut azas manfaat," paparnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015