Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi Abdul Karim mengharapkan jangan sampai ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di provinsinya yang dilikuidasi.
Harapan penjabat orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) pada rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman di Banjarmasin, Kamis.
Rapat paripurna dengan agenda antara lain pengambilan keputusan/persetujuan anggota dewan terhadap Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov kepada PT Penjamin Kredit Daerah dan BPR di provinsi itu menjadi Perda.
Agar jangan ada BPR yang tersebar pada 13 kabupaten/kota di provinsi itu, pinta dia,, semua pihak terkait memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang jasa keuangan tersebut.
"Jangan sampai tiada BPR yang merupakan tumpuan harapan pengusaha kecil dan menengah untuk mendapat modal usaha mereka," lanjut Tarmizi yang juga Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu.
"Kalau BPR itu kurang sehat, mari kita sehatkan. Yang terpenting bagaimana cara agar BPR tersebut tidak kena likuidasi, karena tak memenuhi persyaratan," katanya.
Sebelumnya Ketua Pantia Khusus (Pansus) Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov kepada PT Jamkrida dan BPR di Kalsel H Burhanuddin melaporkan, dari 22 unit BPR di provinsi tersebut ada di antaranya yang terancam dilikuidasi.
BPR yang terancam likuidasi yaitu di Kecamatan Labuhan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Karena selama 15 tahun berjalan tidak ada penyertaan modal dari pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, kecuali cuma dari Pemprov Kalsel.
"Padahal prospek BPR Labuhan Amas Selatan itu tampaknya cukup baik. Tapi karena kekurangan modal sehingga BPR tersebut tampak kurang sehat bila dibandingkan BPR lain di Kalsel," ungkapnya.
Menurut rencana, Pemprov Kalsel akan menambah penyertaan modal kepada 22 BPR tersebut sebesar Rp46 miliar yang realisasinya secara bertahap mulai tahun anggaran 2016 selama empat tahun.
"Khusus untuk BPR Labuhan Amas Selatan rencananya pada tahun anggaran 2016 mendapatkan tambahan penyertaan modal dari Pemprov Kalsel sekitar Rp900 juta," demikian Burhanuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Harapan penjabat orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) pada rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman di Banjarmasin, Kamis.
Rapat paripurna dengan agenda antara lain pengambilan keputusan/persetujuan anggota dewan terhadap Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov kepada PT Penjamin Kredit Daerah dan BPR di provinsi itu menjadi Perda.
Agar jangan ada BPR yang tersebar pada 13 kabupaten/kota di provinsi itu, pinta dia,, semua pihak terkait memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang jasa keuangan tersebut.
"Jangan sampai tiada BPR yang merupakan tumpuan harapan pengusaha kecil dan menengah untuk mendapat modal usaha mereka," lanjut Tarmizi yang juga Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu.
"Kalau BPR itu kurang sehat, mari kita sehatkan. Yang terpenting bagaimana cara agar BPR tersebut tidak kena likuidasi, karena tak memenuhi persyaratan," katanya.
Sebelumnya Ketua Pantia Khusus (Pansus) Raperda penambahan penyertaan modal Pemprov kepada PT Jamkrida dan BPR di Kalsel H Burhanuddin melaporkan, dari 22 unit BPR di provinsi tersebut ada di antaranya yang terancam dilikuidasi.
BPR yang terancam likuidasi yaitu di Kecamatan Labuhan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Karena selama 15 tahun berjalan tidak ada penyertaan modal dari pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, kecuali cuma dari Pemprov Kalsel.
"Padahal prospek BPR Labuhan Amas Selatan itu tampaknya cukup baik. Tapi karena kekurangan modal sehingga BPR tersebut tampak kurang sehat bila dibandingkan BPR lain di Kalsel," ungkapnya.
Menurut rencana, Pemprov Kalsel akan menambah penyertaan modal kepada 22 BPR tersebut sebesar Rp46 miliar yang realisasinya secara bertahap mulai tahun anggaran 2016 selama empat tahun.
"Khusus untuk BPR Labuhan Amas Selatan rencananya pada tahun anggaran 2016 mendapatkan tambahan penyertaan modal dari Pemprov Kalsel sekitar Rp900 juta," demikian Burhanuddin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015