Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana mencabut subsidi listrik terhadap konsumen yang menggunakan 450 watt sampai 900 watt (W).
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Bardiansyah bersama anggotanya mengemukakan harapan tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) itu tidak sependapat dengan alasan mencabut subsidi listrik 450 W - 900 W karena masyarakat/konsumen sudah berkemampuan untuk membayar.
"Kita ingin tahu standar atau tolok ukur kemampuan konsumen pengguna 450-900 W itu untuk membayar," ujar Bardiansyah dari Partai Golkar dan anggota Komisi III DPRD Kalsel HM Rian Jaya dari PDIP serta H Iberahim Noor dari Partai NasDem.
Menurut wakil rakyat dari Partai Golkar, PDIP dan NasDem itu, pencabutan subsidi terhadap pengguna listrik dari PLN sebesar 450-900 W, akan menambah beban masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah.
"Karena pengguna listrik PLN 450-900 W sebagian besar atau pada umumnya mereka yang berpenghasilan rendah. Terlebih pengguna 450 W," ujar ketiga wakil rakyat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Oleh sebab itu, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kalsel tersebut belum sependapat dengan pemerintah yang berencana mencabut subsidi listrik pengguna 450 - 900 W.
Dalam kaitan berbagai masalah kelistrikan di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini, Komisi III DPRD Kalsel mau mengundang manajemen PT PLN (Persero) Wilayah VI Kalsel dan Kalsel (Kalselteng), untuk dimintai keterangan.
Selain itu, dalam kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah pekan depan, Komisi III DPRD Kalsel akan menemui Direktur SDM PLN Pusat di Jakarta.
"Pasalnya sebagaimana diketahui bersama permasalahan kelistrikan di Kalsel masih belum terselesaikan secara tuntas, antara lain masalah kekurangan/ketersediaan daya dan sering `byar pet` yang belakangan makin sering terjadi," demikian Bardiansyah dan Rian Jaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Bardiansyah bersama anggotanya mengemukakan harapan tersebut menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) itu tidak sependapat dengan alasan mencabut subsidi listrik 450 W - 900 W karena masyarakat/konsumen sudah berkemampuan untuk membayar.
"Kita ingin tahu standar atau tolok ukur kemampuan konsumen pengguna 450-900 W itu untuk membayar," ujar Bardiansyah dari Partai Golkar dan anggota Komisi III DPRD Kalsel HM Rian Jaya dari PDIP serta H Iberahim Noor dari Partai NasDem.
Menurut wakil rakyat dari Partai Golkar, PDIP dan NasDem itu, pencabutan subsidi terhadap pengguna listrik dari PLN sebesar 450-900 W, akan menambah beban masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah.
"Karena pengguna listrik PLN 450-900 W sebagian besar atau pada umumnya mereka yang berpenghasilan rendah. Terlebih pengguna 450 W," ujar ketiga wakil rakyat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Oleh sebab itu, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kalsel tersebut belum sependapat dengan pemerintah yang berencana mencabut subsidi listrik pengguna 450 - 900 W.
Dalam kaitan berbagai masalah kelistrikan di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini, Komisi III DPRD Kalsel mau mengundang manajemen PT PLN (Persero) Wilayah VI Kalsel dan Kalsel (Kalselteng), untuk dimintai keterangan.
Selain itu, dalam kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah pekan depan, Komisi III DPRD Kalsel akan menemui Direktur SDM PLN Pusat di Jakarta.
"Pasalnya sebagaimana diketahui bersama permasalahan kelistrikan di Kalsel masih belum terselesaikan secara tuntas, antara lain masalah kekurangan/ketersediaan daya dan sering `byar pet` yang belakangan makin sering terjadi," demikian Bardiansyah dan Rian Jaya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015