Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menargetkan periode 2016 bisa mendapatan Rp10 miliar dana APBN untuk pengembangan sektor pertanian di daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis usai melakukan rapat konsultasi ke Dirjen Pertanian Kementrian Pertanian RI, Rabu mengungkapkan, ketersediaan dana yang dialokasikan dalam mendukung sektor pertanian oleh pemerintah pusat melalui APBN sangat besar.
"Tiap tahunnya tidak kurang dari Rp35 triliun disiapkan pemerintah pusat, tinggal daerah-daerah yang proaktif mengajukan proposal dalam mendapatkan anggaran untuk meningkatkan pertanian masing-masing," kata Syairi.
Diakuinya, Kotabaru merupakan salah satu kabupaten yang dinilai berhasil dalam pengembangan pertaniannya, dengan predikat terbaik nasional khususnya budi daya palawija dengan komoditas padi, jagung dan kedelai (pajela), maka diberikan kesempatan besar untuk mendapatkan alokasi tersebut.
Sehingga upaya maksimal eksekutif dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mendapatkan gelontoran dana darp APBN, hal ini sangat tepat dilakukan mengingat terbatasnya kemampuan daerah (APBD).
Lebih lanjut politisi Partai PDIP ini menjelaskan, sehubungan dengan konsultasi ke Kementrian pertanian yang dilakukan Komisi II DPRD Kotabaru, sekaligus berdiskusi terkait teknis penyaluran dana ke daerah.
Pasalnya lanjut dia, dari beberapa kasus yang terjadi, terjadi ketidak tepatan penyaluran khususnya mengenai waktu, karena diketahui program baru tersalurkan sementara sudah lepas musim tanam.
"Seperti yang terjadi tahun ini (2015), bantuan sejumlah bibit berbagai komoditas berupa kedelai dan padi, ketika sudah musim kemarau, sehingga keberadaannya tidak berdampak baik sebagaimana tujuan dilaksanakannya program tersebut," ujar Syairi.
Namun lanjut dia, pihak kementerian membantah realisasinya program dilaksanakan tidak tepat waktu, karena seperti anggaran tahun ini ternyata sudah disalurkan pada awal tahun yakni Januari yang penyalurannya melalui dinas terkait di provinsi.
Dari penjelasan tersebut, Syairi menyimpulkan sudah diketahui `benang merahnya`, oleh karenanya dalam waktu dekat, legislatif berencana akan mengundang dinas pertanian setempat untuk bersama-sama berkunjung ke dinas pertanian provinsi.
Tujuan utama koordinasi tersebut ujar dia, bukan mencari apa dan siapa yang salah, tetap mengurai permasalahan yang ada kemudian dijadikan bahan evaluasi, agar tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya.
Pada bagian lain, menyangkut status penyaluran dana dalam peningkatan sektor pertanian di daerah-daerah, mantan kepala desa ini menyebut bahwa alokasi tersebut murni hibah, namun tidak dalam bentuk uang, melainkan alat dan barang pertanian, diantaranya perangkat penunjang seperti traktor, bibit, pupuk dan obat atau pestisida.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis usai melakukan rapat konsultasi ke Dirjen Pertanian Kementrian Pertanian RI, Rabu mengungkapkan, ketersediaan dana yang dialokasikan dalam mendukung sektor pertanian oleh pemerintah pusat melalui APBN sangat besar.
"Tiap tahunnya tidak kurang dari Rp35 triliun disiapkan pemerintah pusat, tinggal daerah-daerah yang proaktif mengajukan proposal dalam mendapatkan anggaran untuk meningkatkan pertanian masing-masing," kata Syairi.
Diakuinya, Kotabaru merupakan salah satu kabupaten yang dinilai berhasil dalam pengembangan pertaniannya, dengan predikat terbaik nasional khususnya budi daya palawija dengan komoditas padi, jagung dan kedelai (pajela), maka diberikan kesempatan besar untuk mendapatkan alokasi tersebut.
Sehingga upaya maksimal eksekutif dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mendapatkan gelontoran dana darp APBN, hal ini sangat tepat dilakukan mengingat terbatasnya kemampuan daerah (APBD).
Lebih lanjut politisi Partai PDIP ini menjelaskan, sehubungan dengan konsultasi ke Kementrian pertanian yang dilakukan Komisi II DPRD Kotabaru, sekaligus berdiskusi terkait teknis penyaluran dana ke daerah.
Pasalnya lanjut dia, dari beberapa kasus yang terjadi, terjadi ketidak tepatan penyaluran khususnya mengenai waktu, karena diketahui program baru tersalurkan sementara sudah lepas musim tanam.
"Seperti yang terjadi tahun ini (2015), bantuan sejumlah bibit berbagai komoditas berupa kedelai dan padi, ketika sudah musim kemarau, sehingga keberadaannya tidak berdampak baik sebagaimana tujuan dilaksanakannya program tersebut," ujar Syairi.
Namun lanjut dia, pihak kementerian membantah realisasinya program dilaksanakan tidak tepat waktu, karena seperti anggaran tahun ini ternyata sudah disalurkan pada awal tahun yakni Januari yang penyalurannya melalui dinas terkait di provinsi.
Dari penjelasan tersebut, Syairi menyimpulkan sudah diketahui `benang merahnya`, oleh karenanya dalam waktu dekat, legislatif berencana akan mengundang dinas pertanian setempat untuk bersama-sama berkunjung ke dinas pertanian provinsi.
Tujuan utama koordinasi tersebut ujar dia, bukan mencari apa dan siapa yang salah, tetap mengurai permasalahan yang ada kemudian dijadikan bahan evaluasi, agar tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya.
Pada bagian lain, menyangkut status penyaluran dana dalam peningkatan sektor pertanian di daerah-daerah, mantan kepala desa ini menyebut bahwa alokasi tersebut murni hibah, namun tidak dalam bentuk uang, melainkan alat dan barang pertanian, diantaranya perangkat penunjang seperti traktor, bibit, pupuk dan obat atau pestisida.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015