Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan rapat paripurna tentang pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) HSS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di ruang sidang gedung DPRD setempat.
Melalui rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyetujui Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, serta menyampaikan beberapa pandangan umum masing-masing fraksi-fraksi untuk penyempurnaan raperda tersebut.
"Kami dari PKB berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS bisa membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah, untuk peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya para pemuda-pemudi di daerah agar mempunyai keahlian khusus," kata, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB, Yuniati, Selasa (25/1) kemarin.
Selain itu, meminta kepada Pemkab HSS dalam mengusulkan setiap anggaran daerah harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah, sehingga terhindar dari tumpang tindih suatu kegiatan.
Baca juga: DPRD HSS : Perda adat Loksado selaras UU, menjaga kearifan lokal daerah
Jubir fraksi Gerindra-PAN, mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Pada fraksi Golkar, mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
"Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik terwujud secara good governance dan clean government, serta menghindari kendala-kendala tidak hemat, tidak efisien dan tidak efektif," kata Jubir Fraksi Golkar, Suniansyah.
Jubir Fraksi Nasdem, Andrean Lesmana, berharap dengan ranperda ini dapat menjadi landasan hukum dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Pemkab HSS mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan.
Serta, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.
"Kami mengapresiasi adanya peningkatan pelayanan di RS Daha Sejahtera dengan menyediakan alat cuci darah yang akan melayani masyarakat, khususnya di wilayah Daha," kata Jubir Fraksi PDIP, Muhazerrahman.
Menurut dia, pihaknya juga meminta kepada Pemkab HSS untuk menyediakan lahan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan akses jalan yang tidak terlalu jauh, dan lokasi yang mudah dijangkau.
Baca juga: Wabup HSS sampaikan pendapat bupati atas tiga raperda inisiatif DPRD
Selain itu, meminta pula untuk secepatnya dilakukan perbaikan jalan di beberapa ruas jalan wilayah Daha, yang tergenang air sehingga kerusakan jalan semakin parah akibat dampak banjir yang menggenang di wilayah tersebut.
Sementara itu, Jubir fraksi PKS, Bustani, menyampaikan beberapa pertanyaan yang diajukan, tentang bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
"Kemudian apa sudah dilakukan publik hearing untuk mengetahui tingkat pemahaman, respon dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku, dan juga pundi-pundi usaha baru apa yang akan dilakukan Pemkab HSS, sehingga bisa mendongkrak kenaikan PAD yang signifikan," katanya.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I, DPRD Rodi Maulidi dihadiri Sekda HSS, H Muhammad Noor, Ketua DPRD, H. Akhmad Fahmi, para anggota DPRD, asisten, staf ahli, para kepala OPD, Kabag hukum, camat, serta undangan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Melalui rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyetujui Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, serta menyampaikan beberapa pandangan umum masing-masing fraksi-fraksi untuk penyempurnaan raperda tersebut.
"Kami dari PKB berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS bisa membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah, untuk peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya para pemuda-pemudi di daerah agar mempunyai keahlian khusus," kata, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB, Yuniati, Selasa (25/1) kemarin.
Selain itu, meminta kepada Pemkab HSS dalam mengusulkan setiap anggaran daerah harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah, sehingga terhindar dari tumpang tindih suatu kegiatan.
Baca juga: DPRD HSS : Perda adat Loksado selaras UU, menjaga kearifan lokal daerah
Jubir fraksi Gerindra-PAN, mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Pada fraksi Golkar, mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
"Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik terwujud secara good governance dan clean government, serta menghindari kendala-kendala tidak hemat, tidak efisien dan tidak efektif," kata Jubir Fraksi Golkar, Suniansyah.
Jubir Fraksi Nasdem, Andrean Lesmana, berharap dengan ranperda ini dapat menjadi landasan hukum dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Pemkab HSS mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan.
Serta, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.
"Kami mengapresiasi adanya peningkatan pelayanan di RS Daha Sejahtera dengan menyediakan alat cuci darah yang akan melayani masyarakat, khususnya di wilayah Daha," kata Jubir Fraksi PDIP, Muhazerrahman.
Menurut dia, pihaknya juga meminta kepada Pemkab HSS untuk menyediakan lahan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan akses jalan yang tidak terlalu jauh, dan lokasi yang mudah dijangkau.
Baca juga: Wabup HSS sampaikan pendapat bupati atas tiga raperda inisiatif DPRD
Selain itu, meminta pula untuk secepatnya dilakukan perbaikan jalan di beberapa ruas jalan wilayah Daha, yang tergenang air sehingga kerusakan jalan semakin parah akibat dampak banjir yang menggenang di wilayah tersebut.
Sementara itu, Jubir fraksi PKS, Bustani, menyampaikan beberapa pertanyaan yang diajukan, tentang bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
"Kemudian apa sudah dilakukan publik hearing untuk mengetahui tingkat pemahaman, respon dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku, dan juga pundi-pundi usaha baru apa yang akan dilakukan Pemkab HSS, sehingga bisa mendongkrak kenaikan PAD yang signifikan," katanya.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I, DPRD Rodi Maulidi dihadiri Sekda HSS, H Muhammad Noor, Ketua DPRD, H. Akhmad Fahmi, para anggota DPRD, asisten, staf ahli, para kepala OPD, Kabag hukum, camat, serta undangan lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022